Di Hadapan DPR, Nadiem Makarim Cerita Alasan Jadi Mendikbud

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Nadiem Makarim mengambil buku saat berkunjung ke Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Rabu (ANTARA/Indriani)

    Mendikbud Nadiem Makarim mengambil buku saat berkunjung ke Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Rabu (ANTARA/Indriani)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan empat alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak ia masuk Kabinet Indonesia Maju.

    Nadiem menjelaskan, dalam setahun terakhir, dia banyak berdiskusi dengan presiden. Akar dari diskusi itu mengarah pada SDM yang unggul. Dari situ, muncul kesimpulan bahwa semua permasalahan masa depan bisa ditangani jika SDM Indonesia memiliki karakteristik yang memadai.

    "Berdasar diskusi itu, Presiden merasa saya passion di SDM dan bagaimana kita bisa membuka potensi setiap pemuda pemudi Indonesia," kata Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

    Kedua, bidang teknologi yang digeluti Nadiem diakuinya selalu mengerjakan hal-hal yang inovatif. "Sehari-hari saya mengerjakan, menciptakan ruangan bekerja yang sifatnya inovatif," kata Nadiem.

    Ketiga, mantan CEO Gojek tahun itu mengatakan, menurut Presiden Jokowi pendidikan Indonesia memerlukan adanya lompatan. Diam di tempat, justru berbahaya bagi Presiden.

    "Jadi untuk mencapai lompatan itu, sudah pasti ada hal yang tidak tepat, salah dan gagal. Itu normal dalam inovasi. Tapi kalau diam di tempat, itu adalah kegagalan yang sesungguhnya. Maka kita harus berani," katanya.

    Terakhir, Nadiem Makarim menilai Presiden Jokowi juga melihat dia dari segi usia. "Karena umur saya juga yang bisa mendekati dan memahami aspirasi pemuda Indonesia," kata pria berusia 35 tahun ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.