Mahfud MD: Waspadai Propaganda Politik Saat HUT OPM

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) bersama Menlu Retno LP Marsudi (kiri) mengikuti ASEAN Political - Security Community (APSC) Council Meeting ke-20 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu 2 November 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) bersama Menlu Retno LP Marsudi (kiri) mengikuti ASEAN Political - Security Community (APSC) Council Meeting ke-20 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu 2 November 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengingatkan agar semua pihak mewaspadai propaganda politik yang mungkin dimunculkan untuk membuat kekisruhan di Papua pada peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019.

    Menurut Mahfud, itu menjadi perhatian agar Papua berhati-hati secara politis karena dari segi keamanannya sudah standar. “Secara politis itu maksudnya kadang-kadang dibangun opini-opini yang tidak-tidak, padahal kenyataannya di lapangan tak benar. Semua sudah kita antisipasi,” kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Npvember 2019.

    Menurut dia, aparat keamanan sudah menyiapkan strategi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada peringatan HUT OPM. Pendekatan keamanan yang dilakukan aparat akan sesuai standard operation  procedure  (SOP). "Semua sudah ada SOP-nya. Kalau ada pelanggaran SOP akan ditindak termasuk jika dilakukan oleh internal aparat."
     
    Mahfud tidak membeberkan secara jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. "Tentu rahasia yah. Kalau langkah per langkah diberikan ke pers kan tidak boleh," kata dia.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan mengenai  penolakan Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap rencana pemekaran Papua. Menurut dia, pemekaran Papua adalah permintaan rakyat sendiri ketika bertemu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

    "Bahwa ada yang tidak setuju yah biasa saja, yah pasti ada yang tidak setuju nanti kita lihat saja.” Mahfud MD menilai tepat upaya pemekaran itu.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.