Usut Berkas TPF Munir, Ombudsman Minta Mensesneg Kooperatif

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto

    Foto "multiple exposure" istri mendiang pejuang HAM Munir, Suciwati saat menghadiri peringatan 15 tahun meninggalnya Munir di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Hanya dua orang yang dihukum atas kematian Munir, yaitu pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Berencana segera mulai mengusut laporan hilangnya dokumen Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tewasnya aktivis HAM, Munir Said, Komisi Ombudsman berharap pihak-pihak terkait, khususnya Kemensesneg, mau bekerja sama untuk menuntaskan kasus ini.

    "Tentu harapannya ada situasi di institusi terlapor itu yang lebih proaktif. Tidak menunda-nunda proses yang nanti kita sama sama jalankan," kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu, seusai menerima laporan, yang dibuat oleh istri Munir, Suciwati, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, , Selasa, 5 November 2019. Apalagi kasus ini telah berjalan sejak 2004 silam.

    Ninik mengatakan akan mengusut dua hal utama dalam kasus ini, yakni keberadaan dokumen yang dikabarkan hilang, juga penyelesaian dan pengumuman hasil TPF kepada publik. Ombudsman akan menelusuri sistem administrasi negara, yang membuat dokumen bisa dinyatakan hilang.

    "Tentu pemerintah sudah selayaknya dan sudah seharusnya memiliki sistem atau mekanisme yang profesional dalam mendokumentasikan dokumen-dokumennya, terutama dokumen penting seperti ini," kata Ninik.

    Menelusuri sistem administrasi adalah bentuk pemenuhan amanat dari Keppres nomor 111 tahun 2004. Keppres ini merupakan awal dari penyelidikan kasus Munir. Dalam aturan ini pula pemerintah diamanatkan untuk mengumumkan hasil TPF kepada publik.

    Kepala Divisi Hukum dan Advokasi KontraS, Putri Kanesia, mengatakan laporan ini khususnya ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara karena ia menduga dokumen terakhir TPF ada di sana sebelum hilang. Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirimkan dokumen TPF yang sudah ditanda tangani ketua TPF Marsudi Hanafi, melalui mantan Sekretaris Negara Sudi Silalahi, kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Diserahkan kepada SBY tapi sekarang dokumen yang kita perkarakan itu tidak ada dan keberadaannya tidak diketahui," kata Putri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.