Jadi Ketum PSSI, Polri Tegaskan Iwan Bule Tak Perlu Mundur dari

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule. Antara

    Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule. Antara

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal memastikan Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan atau biasa dikenal dengan Iwan Bule, tak perlu mundur dari kepolisian setelah terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2019-2023. "Kembali ke beliau sendiri. Ini (PSSI) kan organisasi milik pemerintah, bukan organisasi politik. Beda," kata Iqbal di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 November 2019. 

    Kepolisian tidak menugaskan Iwan Bule secara khusus untuk memimpin PSSI. Iwan memimpin PSSI atas kemauan pribadinya. "Beliau diminta dan beliau juga mendedikasikan untuk ikut dalam pemilihan itu sendiri. Semua mekanisme juga diikuti oleh beliau," ujar Iqbal.

    Iwan mengatakan akan melihat perkembangan posisinya di Lemhanas seusai terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. "Saya di Sestama (Sekretaris Utama) Lemhanas tidak seperti Kapolda.”

    Tugasnya di Lemhanas tidak terlalu menguras waktu. “Ada waktu untuk mencurahkan kepada PSSI. Saya akan bisa bagi itu," kata Iwan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.

    Dalam pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2019-2023, Iwan Bule yang mantan Kapolda Metro Jaya mengalahkan dua calon lainnya, Rahim Soekasah dan Arif Putra Wicaksono. Delapan calon lainnya mundur sebelum pemilihan. Mereka yakni Aven S Hinelo, Benny Erwin, Bernhard Limbong, Fary Djemi Francis, La Nyalla Mattalitti, Vijaya Fitriyasa, Sarman, dan Yesayas Oktavianus.

    ANDITA RAHMA | IRSYAN HASYIM 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.