PAN Temui Pimpinan Parpol Bahas UU Kontroversial dan Pemilu 2024

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Zulkifli mengaku sudah bicara dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait sikap partainya apakah akan bergabung ke koalisi Jokowi atau di luar pemerintahan. TEMPO/Putri.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Zulkifli mengaku sudah bicara dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait sikap partainya apakah akan bergabung ke koalisi Jokowi atau di luar pemerintahan. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengaku akan menemui pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar, untuk menyamakan persepsi mengenai beberapa rancangan undang-undang (RUU) kontroversial dan persiapan Pemilu 2024. "Pertemuan dengan partai-partai itu kan biasa ya. Ini juga lagi diatur untuk membahas RKUHP dan RUU Pertanahan yang menuai pro-kontra," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Rabu malam, Zulkifli diundang Golkar.

    Menurut dia Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pertanahan menuai pro-kontra terhadap DPR periode 2014-2019. Partai politik harus menyamakan persepsi sehingga dibutuhkan silaturahmi.
    Pertemuan PAN dengan para pimpinan parpol untuk silaturahmi antar-partai, dan masing-masing sudah mulai "melihat" terkait agenda politik di 2024.

    "(Agenda politik) 2024 kan sebentar lagi sampai, nanti tidak terasa dan banyak yang akan dibicarakan seperti RUU."  Pertemuan politik untuk jangka pendeknya adalah menghadapi Pilkada 2020, karena sebenarnya untuk kontestasi Pilkada, di level sekretaris jenderal masing-masing partai sudah sering dilakukan pertemuan.

    Zulkifli mengatakan, PAN tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah sendirian, namun harus mengajak partai lain berkoalisi sehingga tiga-empat partai bergabung. "Bagaimana dalam satu daerah itu PAN bisa kerjasama dengan Golkar, PDIP, dan NasDem.” 

    Pertemuan-pertemuan dengan partai-partai lain itu akan intens karena PAN tak bisa sendirian mengusung calon kepala daerah di satu provinsi. “Harus mengajak partai lain dan itu biasanya tiga partai empat partai."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.