TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengakui dirinya akan bertemu dengan pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar, menyamakan persepsi terkait beberapa UU kontroversial dan persiapan Pemilu 2024.
"Pertemuan dengan partai-partai itu kan biasa ya, ini juga lagi diatur bertemu dengan PDI Perjuangan dan Partai NasDem bahas RKUHP dan UU Pertanahan yang menuai pro-kontra. Lalu besok malam kami diundang Golkar," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan RKUHP dan RUU Pertanahan sempat menuai pro-kontra di periode DPR 2014-2019, sehingga partai politik harus menyamakan persepsi sehingga dibutuhkan silaturahmi.
Zulkifli menjelaskan pertemuan PAN dengan para pimpinan parpol tersebut dalam rangka silaturahmi antar-partai, dan masing-masing sudah mulai "melihat" terkait agenda politik di 2024.
"(Agenda politik) 2024 kan sebentar lagi sampai, nanti tidak terasa dan banyak yang akan dibicarakan seperti RUU," ujarnya.
Menurut dia, pertemuan politik tersebut untuk jangka pendeknya adalah menghadapi Pilkada 2020, karena sebenarnya untuk kontestasi Pilkada, di level sekretaris jenderal masing-masing partai sudah sering dilakukan pertemuan.
Zulkifli mengatakan, PAN tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah secara sendiri, namun harus mengajak partai lain berkoalisi sehingga tiga-empat partai bergabung.
"Bagaimana dalam satu daerah itu PAN bisa kerjasama dengan Golkar, PDIP, dan NasDem. Ini kan sebentar lagi ini intens pertemuannya karena tidak bisa PAN di satu provinsi mengusung sendiri, harus mengajak partai lain dan itu biasanya tiga partai empat partai," katanya.
ANTARA
