TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya siap menghadang upaya interpelasi yang disuarakan politikus Partai Golkar Agung Prasodjo terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma.
Wacana interpelasi itu muncul setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali gagal masuk ke Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT saat inspeksi pada Ahad, 3 November 2019.
"Tentu fraksi kami akan mem-back-up habis-habisan Wali Kota yang juga kader PDI Perjuangan. Apalagi kami melihat tidak ada masalah konkret. Masa interpelasi hanya karena pintu terkunci," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri di Surabaya, Senin, 4 November 2019.
Menurut dia, Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya telah mengklarifikasi bahwa tidak ada informasi apa pun terkait sidak Menpora Zainuddin Amali ke Stadion GBT.
Bahkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga sudah menyatakan kebijakan standar jika ada pejabat dari pusat atau provinsi sidak, jajaran Pemkot Surabaya akan mendampingi.
Politikus PDI Perjuangan ini yakin Menpora bisa memahami kegiatan sidak ke GBT mungkin waktunya tidak tepat karena bertepatan dengan hari Minggu. Mungkin juga belum ada komunikasi dahulu dengan Pemkot Surabaya sehingga tidak didampingi pihak pemkot.
Ia menyadari Menpora Zainuddin Amali adalah kader Partai Golkar sehingga wajar Fraksi Golkar menunjukkan pembelaanya. Akan tetapi, lanjut dia, untuk hak interpelasi atau hak bertanya anggota dewan juga sebaiknya tidak sembarangan.
"Saya paham, kok, kalau Menpora dari Partai Golkar. Masa hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Wali Kota, terus interpelasi," katanya.
Syaifuddin Zuhri menambahkan interpelasi dilakukan semata-mata kalau Wali Kota membuat kesalahan yang mendasar. Akan tetapi, kalau hanya masalah kunci GBT, dia yakin hanya masalah miskomunikasi.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Agung Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan hak interpelasi terhadap Pemkot Surabaya, khususnya kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan Kepala Dispora Surabaya Afghani Wardhana terkait dengan persoalan itu.
"Kami menyesalkan tidak adanya itikad baik dari Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Surabaya saat Menpora mengunjungi GBT," kata Agung.
Untuk itu, lanjut dia, Fraksi Golkar Surabaya berencana menggunakan hak interpelasi agar menjadi pelajaran bersama di kalangan pejabat Pemkot Surabaya untuk tidak meremehkan kunjungan menteri.
