Sultan HB X Tanggapi Larangan Cadar untuk ASN

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Keraton yang juga Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X memperhatikan wayang potehi di acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta di Kampung Ketandan Yogyakarta, 13 Februari 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Raja Keraton yang juga Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X memperhatikan wayang potehi di acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta di Kampung Ketandan Yogyakarta, 13 Februari 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyerahkan sepenuhnya larangan cadar bagi aparatur sipil negara (ASN) ke pemerintah.

    “Nggak tahu saya soal (adanya ketentuan penggunaan cadar di lingkungan pemerintahan). Nanti kan ada kebijakan,” ujar Sultan HB X saat ditemui usai menghadiri acara bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Senin, 4 November 2019.

    Sultan menyerahkan sepenuhnya ketentuan penggunaan busana seperti cadar di lingkungan instansi pemerintahan itu kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN dan RB. “Itu kan urusannya pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah,” ujar Sultan.

    Dia mengaku saat ini belum ada aturan di pemerintah DIY yang mengatur soal penggunaan busana bagi ASN sampai sedetail itu, seperti penggunaan cadar. “Belum ada kalau di DIY, karena tidak pernah mengurusi seperti itu,” ujarnya.

    Sultan juga tak pernah menemui adanya laporan dari bawahannya soal adanya ASN yang menggunakan cadar saat di kantor. “Nggak ada. Ya anane nak mung eneng bleduk terus maskeran (Ya adanya hanya kalau ada debu terus memakai masker),” ujar Sultan berseloroh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.