Catat, Ini Detail Formasi CPNS 2019 di 67 Kementerian dan Lembaga

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.

    Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membuka 152.250 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS pada 2019. Formasi ini terbagi untuk 67 kementerian/lembaga dan 461 pemerintah daerah. Adapun pendaftarannya akan dimulai pada 11 November 2019.

    Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebanyak 152.250 formasi CPNS itu dibagi masing-masing 37.425 formasi untuk kementerian/lembaga, dan 114.861 formasi untuk pemerintah daerah.

    Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, jenis formasi yang dibuka tahun ini terdiri dari formasi umum dan formasi khusus.

    "Formasi khusus itu antara lain untuk lulusan cumlaude, diaspora, putra dan putri asal Papua dan Papua Barat, penyandang disabilitas, dan formasi lain yang sifatnya strategis," kata Setiawan di Jakarta, Senin, 4 November 2019.

    Dia mengatakan secara sektoral, pemerintah juga telah menetapkan jumlah formasi CPNS 2019.

    Pada bidang pendidikan, formasi yang disiapkan sebanyak 65.397. Pada bidang kesehatan sebanyak 34.038 formasi. Sedangkan untuk jabatan fungsional, disiapkan formasi sebanyak 31.912, dan pelaksana teknis dibuka 20.903 formasi.

    Adapun untuk 67 kementerian/lembaga, berikut detail 37.425 formasi CPNS 2019:

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (60 formasi)
    2. Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian (67)
    3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (77)
    4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (72)
    5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (98)
    6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (25)
    7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak (25)
    8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (140)
    9. Kementerian Pemuda dan Olahraga (11)
    10. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (230)
    11. Kementerian Dalam Negeri (370)
    12. Kementerian Luar Negeri (138)
    13. Kementerian Pertahanan (552)
    14. Kementerian Hukum Dan Ham (4.598)
    15. Kementerian Keuangan (202)
    16. Kementerian Pertanian (520)
    17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (187)
    18. Kementerian Perhubungan (1.244)
    19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plus formasi Dikti) (2.196)
    20. Kementerian Kesehatan (2.205)
    21. Kementerian Agama (5.815)
    22. Kementerian Tenaga Kerja (416)
    23. Kementerian Sosial (117)
    24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (705)
    25. Kementerian Kelautan dan Perikanan (399)
    26. Kementerian Komunikasi dan Informatika (581)
    27. Kementerian Perdagangan (222)
    28. Kementerian Perindustrian (359)
    29. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1.180)
    30. Kementerian Pariwisata (202)
    31. Kementerian Riset dan Teknologi (11)
    32. Kementerian Sekretariat Negara/ Sekretariat Kabinet (90)
    33. Kejaksaan Agung RI (5.203)
    34. Badan Inteljen Negara (721)
    35. Sekretariat Jenderal MPR (21)
    36. Sekretariat Jendral DPR (59)
    37. Sekretariat Mahkamah Agung (2.104)
    38. Sekretariat Jendral BPK (348)
    39. Badan Kepegawaian Negara (180)
    40. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (131)
    41. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (170)
    42. Badan Tenaga Nuklir Nasional (156)
    43. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS ( 209)
    44. Arsip Nasional RI (71)
    45. Badan Informasi Geospasial (48)
    46. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (282)
    47. Badan Koordinasi Penanaman Modal (19)
    48. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (300)
    49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (160)
    50. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (727)
    51. Perpustakaan Nasional (57)
    52. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (41)
    53. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (277)
    54. Lembaga Ketahanan Nasional (42)
    55. Kepolisian Negara RI (554)
    56. Badan Narkotika Nasional (154)
    57. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (716)
    58. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (93)
    59. Sekretariat Komisi Nasional HAM (15)
    60. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (143)
    61. Badan Keamanan Laut (171)
    62. Badan SAR Nasional (391)
    63. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (139)
    64. Komisi Ombusman (91)
    65. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (139)
    66. Badan Pengawas Pemilu (319)
    67. Badan Pembina Ideologi Pancasila (60)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.