KPK Soroti Gas Melon hingga BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 24 November 2017. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Idham Azis, bisa bertugas lebih baik ketimbang dirinya. Dengan kepemimpinan Idham, Tito berharap polisi bisa menuntaskan pengungkapan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 24 November 2017. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Idham Azis, bisa bertugas lebih baik ketimbang dirinya. Dengan kepemimpinan Idham, Tito berharap polisi bisa menuntaskan pengungkapan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial membenahi data penduduk miskin di Indonesia. Pendataan yang lebih baik memungkinkan efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo seusai bertemu Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK.

    “Kami sangat menginginkan dalam waktu cepat pemerintah bisa mempunyai data yang akurat tentang penduduk miskin,” kata Agus Rahardjo di depan kantornya, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

    Agus mengatakan gara-gara data penduduk miskin yang tidak akurat, subsidi gas ukuran tiga kilogram jadi tidak tepat sasaran. Menurut data KPK, ada 77 ton gas subsidi justru dinikmati warga tidak miskin. “Jadi tidak efisien.”

    Selain itu, banyak subsidi lainnya yang juga tidak tepat sasaran, seperti subsidi pupuk, benih, bantuan pendidikan dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. “Juga mengenai bantuan sosial, bansos itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efisien,” ujar Agus.

    Juliari mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membenahi data yang dimiliki. Misalnya, dengan Kementerian Dalam Negeri soal data Nomor Induk Kependudukan, dan Kementerian Kesehatan selaku pengguna data terpadu kesejahteraan sosial. “Kami akan menjalankannya secara bertahap,” kata Juli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.