PPP: Politik Tanpa Mahar untuk Pilkada Serentak 2020

TEMPO.CO, Pekanbaru - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 2020. "Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan," kata Suharso, saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD terpilih beserta seluruh kader PPP se-Riau di Kota Pekanbaru, Ahad, 3 November 2019.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju itu, juga menyampaikan strategi yang harus diperkuat PPP agar dapat memenangi Pilkada 2020 pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau. "Selama kader kita mampu untuk maju pilkada maka akan kita dorong.” Jika PPP ingin meminang bakal calon dari eksternal partai, juga bisa dilakukan selama berpotensi membesarkan PPP.

Pada Pemilu 2024 target perolehan PPP 10 juta suara atau 40 kursi di DPR RI. “PPP masih eksis,” ujar Suharso.  Buktinya, partai kakbah itu lolos dalam pemilu lalu dengan raupan suara 6,4 juta suara (4,25 persen) yang mengantarkan 19 orang kadernya menjadi anggota DPR RI. Meski hasil Pemilu 2019 ini menempatkan partai berlambang Kakbah tersebut di urutan terakhir perolehan kursi di parlemen, namun PPP masih dapat mengisi kursi pimpinan komisi masih ada.

"Salah satunya yakni Komisi II, kami juga mendapat kursi wakil ketua komisi yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk KPU, Bawaslu yang menjadi mitra kerjanya," ujarnya lagi.

Dengan terpilihnya kader terbaik PPP duduk di komisi itu, PPP mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Setiap pemilu, kata Suharso, partainya sudah mencoba semua sistem, sehingga harus sampai pada satu sistem yang pas dan cocok. “Itu yang saya kira hampir semua partai politik sudah berpikir ke arah sana. Ke depannya supaya representasi suara mendekati 100 persen."