Survei LSI: Intoleransi di Era Pemerintahan Jokowi Masih Tinggi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Moderator Ahmad Khoirul Umam, Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amat Tomagota, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwani, dan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, saat acara rilis temuan survei LSI terkait modal dan tantangan kebebasan sipil, intoleransi, dan demokrasi, di pemerintahan Jokowi periode kedua, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 3 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Moderator Ahmad Khoirul Umam, Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amat Tomagota, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwani, dan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, saat acara rilis temuan survei LSI terkait modal dan tantangan kebebasan sipil, intoleransi, dan demokrasi, di pemerintahan Jokowi periode kedua, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 3 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan gejala intoleransi di era Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi masih buruk.

    Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan tak ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Ia menyebut dibanding 2018, angka intoleransi pada 2019 masih buruk.

    "Jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi sekarang yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," ujar Djayadi saat presentasi hasil survei LSI yang digelar di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 3 November 2019.

    Dalam survei yang digelar September 2019 ini,  menunjukan masih ada 53 persen warga muslim yang keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah non-muslim. Hanya ada 36,8 persen yang mengaku tak keberatan.

    Tren positif hanya ditemukan ketika responden ditanya jika non-muslim mengadakan acara keagamaan di sekitar mereka. Hasilnya, yang keberatan 36,4 persen. Sedang yang tak keberatan ada 54 persen.

    Selain itu, LSI juga mengukur intoleransi di bidang politik. "Cara kami mengukurnya kalau intoleransi politik itu melihatnya seberapa banyak yang keberatan dipimpin oleh orang dengan keyakinan yang berbeda," kata Djayadi.

    Hasilnya, dari segi politik, Djayadi mengatakan masih tinggi angka warya muslim mayoritas yang keberatan jika non-muslim menjadi kepala pemerintahan, mulai dari tingkat kota/kabupaten, hingga Presiden. Ada 56,1 persen masyarakat yang berkeberatan, dan hanya 31,3 persen yang sepakat.

    "Tingkat intoleransi religius-kultural cenderung stagnan atau menurun. Tren penurunan tampak berhenti di 2017. Jadi secara umum belum ada perbaikan dalam indikator beragama dan berpolitik," kata Djayadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.