INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berhasil menekan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jabar tahun 2019 sebanyak 3,4 juta jiwa atau 6,91 persen menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 3,61 juta jiwa atau 7,54 persen.
"Rakor ini sebagai upaya kita mengentaskan kemiskinan, meski dalam beberapa indikator sudah mengalami kemajuan dengan turunnya angka kemiskinan," kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan seluruh kepala daerah se-Jabar di Hotel El-Royale, Bandung, Kamis, 31 November 2019.
Menurut Uu, Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, misalnya mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui kepesertaan BPJS.
"Kami telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pendekatan program dan kegiatan. Misalnya, dari aspek perlindungan sosial, kami mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin lewat kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS,” katanya.
Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan penguatan akses permodalan serta sikronisasi penanggulangan kemiskinan.
"Selain upaya-upaya tersebut, juga ada berbagai program unggulan seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product, One Village One Company, Desa Digital dan program pengembangan kepariwisataan," ucap Uu.
Uu menegaskan, untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan harus melalui metode ilmiah dan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain itu, juga diperlukan penguatan program-program pemberdayaan masyarakat miskin.
Menurut Uu, yang tak kalah penting adalah pengembangan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan teknologi digital. "Pengembangan akses pasar juga kami perhatikan, kerja sama dengan Tokopedia adalah salah satunya," ujar mantan Bupati Tasikmalaya itu. (*)
