TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan melalui mekanisme panitia seleksi. "Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
Meski tak melalui pansel, Jokowi memastikan orang-orang yang dipilih sebagai Dewan Pengawas memiliki kredibilitas baik. Saat ini, kata dia, pemilihan Dewan Pengawas KPK masih dalam proses mendapatkan masukan.
Nantinya, pelantikan anggota Dewan Pengawas lembaga antirasuah itu akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan KPK periode baru. "Yaitu di bulan Desember. Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada," katanya.
Peraturan peralihan yang dimaksud Jokowi adalah Pasal 69A Undang-Undang KPK yang sudah direvisi. Di pasal itu tercantum bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023.
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sebelumnya menyepakati pembentukan Dewan Pengawas KPK, tapi sempat beda pendapat soal pihak yang berwenang mengangkat anggotanya.
Akhirnya dalam rapat Baleg beberapa waktu lalu disepakati wewenang mengangkat awak Dewan Pengawas KPK di tangan presiden. Ini terkait fungsi KPK pada ranah eksekutif meskipun lembaganya bersifat independen dan tidak di bawah pemerintah.
