TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Fachrul Razi tertawa ketika ditanya soal banyak orang yang meragukan kapasitas dia di posisi ini. “Senang banget saya, jadi tantangan,” ujar Fachrul saat menerima Tempo di kantornya, Senin sore, 28 Oktober 2019.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk pensiunan TNI ini menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju. Penunjukan Fachrul sempat memunculkan riak. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak mengundang Fachrul di puncak Hari Santri karena dianggap tidak punya latar mondok.
Sementara itu, kalangan aktivis khawatir Fachrul akan menggunakan pendekatan militer. “Ilmu agama saya memang tidak setinggi kiai-kiai, tapi saya punya banyak pengalaman menghadapi banyak manusia sejak bertugas sebagai tentara dari ujung Aceh sampai ujung Papua,” kata dia. Berikut wawancara Fachrul dengan Tempo.
Bagaimana proses penunjukan Anda menjadi Menteri Agama?
Dadakan. Tapi, sebenarnya saya sudah lama mendengar bahwa Pak Jokowi mau mengangkat Menteri Agama dari tentara. Saya diberitahu oleh beberapa orang dekat beliau, seperti Pak Wiranto (bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan), Pak Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), dan Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara). Sehari sebelum pelantikan (22 Oktober 2019), saya dipanggil ke Istana menghadap Pak Jokowi.
Bagaimana reaksi Anda saat itu?
Saya langsung menghadap. Saya serius kalau menghadap presiden. Tapi, kan dasar Pak Jokowi, kami punya jokes begini, kalau diminta menghadap presiden, enggak bisa menghadap presiden, karena yang ketemu adalah Jokowi lagi. Artinya, Pak Jokowi seperti gaya yang dulu sebelum menjadi presiden. Beliau langsung menyampaikan secara tajam soal posisi yang akan saya emban. Lalu, saya nyatakan siap. Buat saya ini tantangan, tentara kan suka tantangan, ha-ha-ha.
Apa pesan Presiden saat menunjuk Anda?
Pesan untuk bersama-sama membangun sumber daya manusia yang bertakwa, berilmu, dam bekerja keras. Kemudian, beliau juga berpesan agar mewaspadai masalah radikalisme yang dapat menghancurkan bangsa.
Apa definisi radikalisme menurut pemahaman Anda?
Radikalisme adalah orang yang berpikir menyelesaikan ketidaksepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apa pun, itu radikal. Agama mengajarkan kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi, kalau ada orang membawa bendera Islam, tapi bicara tentang radikal, maunya main hantam, maunya main bunuh, ya udah lah, itu bukan ajaran Rasulullah itu.
Presiden ingin penanganan radikalisme yang seperti apa?
Beliau tidak ingin hanya wacana-wacana, tapi program tidak ada yang jalan. Kepada semua menteri disampaikan saat rapat kabinet perdana (24 Okotober 2019), beliau ingin program harus fokus dan mencapai sasaran. Beliau kan orangnya praktis gitu ya, enggak banyak omong, cukup arahan pendek aja, tapi kami semua paham apa yang beliau maksud.
Sudah ada program yang Anda disusun untuk mengatasi masalah radikalisme ini?
Kalau program kan memang sudah ada, tapi akan saya tajamkan lagi. Misalnya, masalah kurikulum di pesantren, kurikulum pendidikan kami bahas lagi. Kalau ada yang dinilai bisa memprovokasi ke arah radikalisme, pasti kami coret. Saya menekankan kepada semua unsur di bawah untuk mewaspadai radikalisme, jangan sampai potensi itu berkembang. Kalau ada potensi, segera diambil tindakan cepat. Saya akan bekerja secara simultan, bersama-sama menteri lainnya berkoordinasi mengambil langkah-langkah cepat.
Pendekatan seperti apa yang akan Anda lakukan?
Saya contohkan saja, misalnya ada penceramah yang provokatif, unsur-unsur saya akan mendatangi, kami panggil dan kami ingatkan. Kalau, masih melakukan hal yang sama, kami minta aparat hukum mengambil langkah tindak. Sebab, sudah bisa dianggap menyampaikan ujaran kebencian dan memprovokasi massa yang bersifat destruktif. Secara hukum, sudah bisa ditindak itu, enggak boleh lagi didiamkan. Tapi, secara kuantitas, tidak banyak penceramah yang provokatif itu. Walaupun sedikit, secara kualitas tetap berbahaya.
Apa rencana Anda mengatasi penceramah-penceramah provokatif?
Saya berencana akan mengadakan penataran ustad-ustad. Kami akan ajak ngomong tentang masalah toleransi, radikalisme, dan Pancasila. Nanti kami kasih sertifikat. Bagi yang mau saja, kalau ndak mau, ya ndak usah.
Sertifikat pendakwah ini tidak wajib?
Enggak wajib, tapi minimal kami tahu siapa yang mendapat pembekalan tentang Pancasila, sistem bernegara, pembinaan umat dan sebagainya. Kalau ilmu agama mereka kan sudah tinggi-tinggi.
Data BNPT 2018, 41 masjid di lingkungan kementerian dan BUMN terpapar radikalisme. Ke depan, bagaimana Anda mengatasi masalah ini?
Kalau di pemerintahan gampang aja. Saya kan bekas Komisaris Utama di PT Antam. Saya tinggal bilang, siapa itu, kamu pikir radikal, kalau kau pikir radikal, keluar. Saya enggak butuh kau, saya butuh manusia-manusia yang bisa membangun bangsa ke depan. Tapi waktu dulu saya di Antam, enggak ada aneh-aneh sih, he-he-he. Tapi,kalau dengan masyarakat umum, kami imbau dulu lah. Saya minta pengurus masjid harus orang dalam, bukan orang luar. Kalau ada penceramah yang ngomong aneh-aneh, jangan diundang lagi. Kalau diundang, pengurus masjidnya yang enggak beres. Selesai. Tidak sulit-sulit itu.
Waktu di Bravo 5, saya juga begitu kepada anggota. Saya pesankan kepada mereka, kalau di mendengar penceramah provokatif di masjid, mengaum kamu. Istilah saya dulu, Bravo 5 ini kan harimau yang mengaum. Jadi kalau ada itu, mengaum….aumm. Ustad jangan berbicara seperti itu. Kalau berbicara seperti itu, berarti mengadu domba bangsa, bukan umat Islam yang baik. Tegas aja. Sehingga saya bilang, aumm…..
Selain memberantas radikalisme, masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi. SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah kerap menjadi batu sandungan pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Anda akan tetap meneruskan pelaksanaan SKB ini?
SKB itu bagus sih ya. Tapi, kalau ada pelarangan pendirian rumah ibadah, harus dilihat kasus per kasus dalam penyelesaiannya. Kita harus ada dialog, case by case lah. Enggak bisa digeneralisasi bahwa SKB itu menghambat toleransi. Tujuan awalnya SKB ini kan justru untuk menjaga toleransi itu, jangan sampai orang terlalu bebas, nanti bisa benturan-benturan di lapangan. Dan itu berlaku kepada semua, termasuk umat Islam. Jadi, saya juga enggak suka misalnya ada masjid yang terletak di daerah-daerah non-muslim, kemudian adzan dinyalakan besar-besar, enggak boleh dong. Mengganggu itu. Kita timbal balik saja toleransi itu.
