Lantik Praja Muda IPDN, Mendagri Ancam Pidana Pelaku Kekerasan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau agar budaya kekerasan dalam pekan orientasi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) segera dihilangkan. Menurut dia, tindak kekerasan dengan landasan senioritas justru tidak disarankan dan malah membahayakan.

    Imbauan ini disampaikan karena Tito masih melihat beberapa kekerasan senior terhadap junior, seperti pukul memukul yang masih terjadi. Ia mengaku memahami seluk beluk antara junior-senior dalam korps Praja. Menurut Tito, ini tidak boleh terjadi. “Dengan alasan dibina, itu tidak ada gunanya. Itu hanya balas dendam senior kepada junior," kata Tito saat melantik 1.608 praja muda IPDN, di Jatinangor, Sumedang, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Tito mengatakan akan segera mengambil tindakan tegas dan kalau perlu mengeluarkan praja yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap juniornya. Bahkan, mantan Kapolri itu akan memproses pidana siapa saja yang melakukan aksi perpeloncoan.

    "Saya akan ambil tindakan tegas dan keras kalau terjadi kekerasan.” Ia bisa mentolerir jika ada tindakan fisik seperti push up, atau squat jump. Tapi tidak dengan kekerasan. “Apalagi berlebihan dan menimbulkan cacat apalagi meninggal dunia, pasti kami akan pidanakan."

    Jendral purnawirawan Polri itu mengaku sangat tidak suka dengan aksi main hakim sendiri dengan alasan ingin mendisiplinkan. Menurut dia, kekerasan bukanlah solusi.

    Tito bercerita berdasarkan pengalamannya saat menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian dan menempuh ilmu pendidikan di luar negeri, untuk bisa disiplin tentu tidak harus dengan menerapkan tindakan kekerasan. "Saya mantan Kapolri, di Akpol ada lebih dari 10 orang yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana karena melakukan kekerasan," kata Mendagri kepada Praja Muda IPDN. Di Australia, Amerika, Singapura, kata dia, tidak ada budaya kekerasan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.