Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Ini, Komjen Idham Azis Ditetapkan Sebagai Kapolri

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Ekspresi calon Kapolri Komjen Pol Idham Azis saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ekspresi calon Kapolri Komjen Pol Idham Azis saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat paripurna menetapkan Komisaris Jenderal Idham Azis menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada hari ini, Kamis, 31 Oktober 2019.

"Ya, Kamis di paripurna," ujar anggota Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 30 Oktober 2019.

Pagi ini, DPR masih akan melakukan rapat badan musyawarah atau Bamus untuk menetapkan waktu rapat paripurna.

Kemarin, DPR telah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham Azis. Idham lolos dengan proses yang mulus dan cepat. DPR secara aklamasi memilih Idham sebagai pengganti Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri.

Idham merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1988. Lelaki kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Januari 1963 ini dikenal berwawasan di bidang reserse dan antiteror. Jabatan terakhir Idham adalah sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Salah satu terduga teroris yang pernah ditanganinya adalah Dr. Azahari, orang yang diyakini sebagai otak bom Bali I dan II. Azahari tewas di Batu, Malang, Jawa Timur pada 2005 dengan dua versi cerita: meledakkan diri saat diburu Detasemen Khusus 88 atau ditembak petugas.

Pada 2014, Idham didapuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang dianggap rawan teror oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Mei 2015, pasukan Brigade Mobil menyerbu sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah tujuh laki-laki anak buah Santoso, pemimpin MIT. Baku tembak itu mengakibatkan dua orang yang diduga sebagai teroris tewas dan dua polisi luka-luka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2014, Idham didapuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang dianggap rawan teror oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Mei 2015, pasukan Brigade Mobil menyerbu sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah tujuh laki-laki anak buah Santoso, pemimpin MIT. Baku tembak itu mengakibatkan dua orang yang diduga sebagai teroris tewas dan dua polisi luka-luka.

Idham juga dikenal sangat dekat dengan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dimulai pada 2005. Kala itu, Tito Kepala Subden Bantuan Densus 88/AT Bareskrim Polri.

Tito meminta Idham menjadi wakilnya dalam investigasi kasus di Poso, Sulawesi Tengah. November 2005, Idham resmi menjadi Wakil Ketua Satuan Tugas Bareskrim Poso mendampingi Tito.

Saat Tito Kapolri, karir Idham terus menanjak. Dari Kapolda Sulteng pada periode 2014-2016, Inspektur Wilayah II Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Maret-September 2016), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (September 2016-Juli 2017).

Kemudian Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Juli 2017-Januari 2019), dan Kabareskrim Mabes Polri (Januari 2019-sekarang). Menurut sumber Tempo, Tito jugalah, bersama Komisi Kepolisian Nasional, yang mengusulkan nama Idham Aziz sebagai calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

14 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani selesai mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 053 setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 14 Februari 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

20 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

43 hari lalu

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.


Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

16 Januari 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 - 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

Puan Maharani menyebut pihaknya akan bertanggung jawab atas absennya ratusan anggota DPR pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pada Selasa, 16 Januari 2024.


Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

9 Januari 2024

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

Menurut informasi, pada Jokowi akan memipin rapat mengenai peningkatan kinerja ASN melalui keterpaduan layanan digital.


Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

5 Desember 2023

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam acara Konferensi Pers Perubahan Kedua atas UU ITE di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 23 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

DPR RI mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.


BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

5 Desember 2023

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-27 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat paripurna tersebut mendengar penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2022 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022 dan penyampaian Laporah Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 oleh BPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

Ketua BPK Isma Yatun menyatakan ada potensi kerugian negara Rp 18,19 triliun dari hasil pemeriksaan sepanjang semester I - 2023.


Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

3 Oktober 2023

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerima laporan pembahasan perubahan UU IKN dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

Fraksi PKS menolak revisi UU tersebut utamanya karena pembangunan IKN berpotensi memperberat beban APBN dan menambah utang negara.


Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

27 September 2023

Pimpinan Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah tentang Ibukota Nusantara di Gedung Nusantara, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

Revisi UU IKN akan dibawa ke rapat paripurna pekan depan. Beberapa pasal diubah dan disesuaikan.


Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Paripurna Terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah

31 Agustus 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kiri) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) di sela-sela kunjungan kerja di SMK N Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program sekolah gratis berbasis asrama yang dirintis Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sejak tahun 2014 dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan sekolah tersebut telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan industri di dalam maupun luar negeri untuk penyerapan tenaga kerja para lulusannya. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Paripurna Terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah

"Ini paripurna terakhir, maka saya pamit sama teman-teman dari DPRD, maka saya menyampaikan terima kasih dukungannya luar biasa," kata Ganjar.