Staf Khusus Menteri Kini Harus Mendapat Persetujuan Presiden

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) bersiap berfoto bersama peserta dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Rakernas diikuti oleh ratusan peserta terdiri dari Pejabat Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, dan sejumlah petinggi lainnya. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) bersiap berfoto bersama peserta dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Rakernas diikuti oleh ratusan peserta terdiri dari Pejabat Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, dan sejumlah petinggi lainnya. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan pengangkatan staf khusus para menteri harus diusulkan kepada Presiden.

    "Staf khusus yang akan membantu para menteri itu tidak lagi langsung ditetapkan menteri bersangkutan, tapi harus diusulkan dulu atau mendapat persetujuan dari presiden," kata Rini di kantornya, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Rini menjelaskan, staf khusus para menteri sebelumnya berjumlah paling banyak lima orang dan bisa langsung disesuaikan dengan kebutuhan tiap kementerian.

    Namun, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, para menteri atau kepala lembaga dapat mengajukan usulan jumlah staf khusus kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Pada Pasal 12 ayat (3) perpres disebutkan bahwa usulan ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

    Menurut Rini, usulan staf khusus yang disetujui Presiden nantinya akan tertuang dalam keputusan presiden (keppres). "Jadi ini ada perubahan yang cukup signifikan di dalam pengaturan mengenai staf khusus," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.