KPK Berharap Idham Azis Bisa Usut Teror ke Penegak Hukum

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi calon Kapolri Komjen Pol Idham Azis saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ekspresi calon Kapolri Komjen Pol Idham Azis saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap terpilihnya Komisaris Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI atau Kapolri bisa mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum. Selain itu, KPK berharap Idham akan serius menangani serangan teror yang menyasar pimpinan dan pegawai lembaga antirasuah.

    "Harapan dari KPK selain kerja sama antar lembaga penegak hukum lebih kuat, yang juga sangat penting adalah kita perlu secara serius menyikapi upaya-upaya serangan dan teror terhadap penegak hukum," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Febri mengatakan aksi teror yang belum terungkap hingga sekarang adalah serangan ke rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif. Rumah Agus diteror bom palsu, sementara rumah Syarif dilempar oleh bom molotov pada awal Januari 2019.

    Selain itu, kasus lain yang belum diungkap ialah, penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai Kepala Bareskrim Polri, Idham mengepalai tim teknis polri yang bertugas merampungkan penyelidikan kasus Novel.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan waktu 3 bulan kepada tim ini untuk menangkap pelaku penyerangan Novel. Tenggat itu akan habis pada akhir Oktober ini.

    KPK berharap terpilihnya Idham Azis menjadi Kapolri bisa mendorong kasus ini diselesaikan. Tak hanya pelaku lapangannya, kata Febri, KPK berharap polisi juga menemukan dalang penyerangan. "Harapannya tentu juga sampai ke siapa yang menyuruh," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.