Di Komisi III, Calon Kapolri Idham Azis Paparkan 7 Prioritas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery (kedua kiri) disambut oleh Komisaris Jenderal Idham Aziz saat tiba di rumahnya di Jalan Panglima Polim III, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery (kedua kiri) disambut oleh Komisaris Jenderal Idham Aziz saat tiba di rumahnya di Jalan Panglima Polim III, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Kepala Polri atau Kapolri Komisaris Jenderal Idham Azis memaparkan tujuh program prioritas di hadapan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam uji kepatutan dan kelayakan pada Rabu, 30 Oktober 2019. 

    Prioritas pertama, kata Idham, mewujudkan sumber daya manusia unggul. "Ada empat kegiatan yang bisa menunjang tercapainya SDM unggul," kata dia di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Selatan.

    Empat kegiatan SDM unggul itu, kata Idham, adalah menyelenggarakan proses rekrutmen yang pro aktif dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Lalu, menyelenggarakan pembenahan pola pendidikan pelatihan untuk menghasilkan personil polri yang siap langsung terjun bertugas. 

    Kemudian, implementasi pembinaan karir berbasis meritokrasi dan kompetensi. Serta meningkatkan kesejahteraan personil Polri dengan mengupayakan tunjangan kinerja.

    Selanjutnya, prioritas kedua Idham, adalah memantapkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, dengan mengoptimalkan kemampuan deteksi dini intelijen. "Saya juga ingin mengutamakan pencegahan dan pendekatan humanis," ucap Idham.

    Prioritas ketiga yaitu penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Fokus keempat adalah pemantapan manajemen media.

    Idham akan mengelola media dan menjadikannya sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi, khususnya prestasi institusinya. "Saya juga akan mengelola media sosial, dan bekerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan pengetahuan," kata dia.

    Terakhir, Idham Azis ingin menguatkan sinergisitas, penataan kelembagaan dan penguatan pengawasan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.