Bupati Nunukan Pimpin Pembentangan Bendera Raksasa di Hari Sumpah Pemuda

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid bertindak sebagai insfektur upacara sumpah pemuda dan ditandai dengan pengibaran bendera raksasa yang berukuran 25 x 65 meter.

    Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid bertindak sebagai insfektur upacara sumpah pemuda dan ditandai dengan pengibaran bendera raksasa yang berukuran 25 x 65 meter.

    INFO NASIONAL — Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Pembentangan Bendera Merah Putih yang berukuran 25 x 65 meter berlangsung khidmat walaupun peserta diguyur hujan. Pelaksanaan upacara berlangsung di Patok 15 Perbatasan RI-Malaysia Desa Bambangan, Sebatik Barat Kaltara, pada Senin, 28 Oktober 2019.

    Hj. Asmin Laura Hafid selaku Bupati Nunukan bertindak sebagai Inspektur upacara yang ditandai dengan pengibaran bendera raksasa ini. Ini Pengibaran yang ketiga kalinya, lebih besar dan lebih menantang.

    "Saya mewakili pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan bangga terhadap peserta upacara yang antusias mengikuti upacara yang berlangsung walaupun hujan menerpa, melewati medan yang sangat menantang menuju patok 15 ini. Terlihat jelas bahwa walaupun kita tinggal dan mengabdi diperbatasan, akan tetapi semangat kita tak terbatas,” ujar Bupati Nunukan.

    Senada dengan itu, Dedi Sugianto selaku Koordinator Pengibaran Bendera juga mengatakan pengibaran bendera merah putih itu untuk mengingatkan generasi muda agar terus menjaga keutuhan NKRI tanpa batas.

    ADVERTISEMENT

    Menurut Dedi, ada tujuh personel yang terlibat dalam tim pengibar bendera, di antaranya adalah Komandan Pos Pamtas RI-Malaysia dari Yonif 600/mdg, SAR Committe, Bhabinkamtibmas, pramuka, Damkar, dan Yonif V Marinir TNI AL Surabaya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.