Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto Sudah Boleh ke Amerika

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo Subianto sudah boleh ke Amerika Serikat setelah dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Dasco mengatakan, Prabowo akan segera merencanakan perjalanan dinas ke negeri Abang Sam itu.

    "Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat sudah datang bersilahturahmi dengan Pak Prabowo dan menyampaikan undangan berkunjung," kata Dasco di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2019.

    Prabowo akan segera membuat rencana-rencana untuk Kementerian Pertahanan ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat.

    Dalam pemberitaannya, kantor berita Reuters, Rabu, 21 Mei 2014, menulis, Prabowo merupakan salah satu pria yang paling dicela di Indonesia. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu dituduh menculik, melanggar hak asasi manusia, dan mencoba melakukan kudeta setelah jatuhnya bekas mertuanya, Soeharto, sebagai presiden pada 1998.

    New York Times melaporkan, pada Maret 2014, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan visa kepada bekas jenderal bintang tiga itu saat ingin menghadiri wisuda putranya di sebuah universitas di Boston. Namun tidak ada alasan jelas mengapa Prabowo ditolak.

    Prabowo, dalam sebuah pertemuan dengan Reuters pada 2012, mengatakan masih tidak dikehendaki AS untuk memasuki negeri itu karena dianggap terlibat dalam berbagai kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah Soeharto jatuh. Namun tuduhan itu dibantahnya.

    Menurut Amnesty International, Prabowo dipecat dari militer Indonesia pada 1998 atas perannya saat menjabat Danjen Kopassus dalam penghilangan paksa para aktivis politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.