Tiga Syarat Ini Sulitkan Perguruan Tinggi Raih Akreditasi A

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pendidikan anak (pixabay.com)

    Ilustrasi pendidikan anak (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) T. Basaruddin mengatakan banyak perguruan tinggi kesulitan memenuhi tiga dari sembilan instrumen untuk meraih akreditasi A.

    "Secara nasional ada tiga yang biasanya lemah, yaitu internal manajemennya, dosen masih lemah masih banyak S2, implikasi dari dosen yaitu proses akademiknya untuk riset dan kerja sama," kata dia di sela acara "Quality Assurance for Higher Education 4.0 in the Islamic World" di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan tiga instrumen itu juga kerap mengganjal perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mendapatkan akreditasi A dari BAN PT.

    Sebanyak sembilan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS), di antaranya visi, misi, tujuan dan sasaran; tata pamong, tata kelola ; dan kerja sama dan mahasiswa.

    Instrumen itu juga menyangkut sumber daya manusia; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat luaran dan capaian Tridharma.

    Terkait unsur dosen, dia mengatakan sejumlah kampus masih banyak yang menggunakan tenaga pendidik dengan kualifikasi magister atau S2, sedangkan di sejumlah negara maju, bahkan Malaysia, sudah mensyaratkan dosen harus sudah doktor atau S3.

    "Lihat Malaysia minimal S3. Menjadi dosen harus jadi 'scholar' memiliki kemampuan meneliti harus S3. Kalau profesor atau tidak itu hal lain, ada mazhab beberapa negara profesor itu jabatan tapi di kita sebetulnya jabatan akademik," katanya.

    Untuk itu, dia mendorong agar dosen di Indonesia agar ditingkatkan kualitasnya jangan sekadar S2 tetapi S3.

    Basar yang juga Presiden Islamic Quality Assurance (IQA) itu, mengatakan dosen juga kerap menjadi "amatiran" saat harus menjabat posisi di rektorat.

    Dosen, kata dia, kadang diberdayakan misalnya menjadi wakil rektor II yang tugasnya mengelola keuangan, sementara menilik latar belakang pendidikannya bukan finansial. Singkat kata, dosen menjadi "amatiran" saat menjadi wakil rektor karena sejatinya tidak profesional di bidangnya.

    "Manajemen profesional itu seperti di korporat sesuai spesifikasi. Kalau kita lihat siapa yang menjadi wakil rektor itu dosen sementara dia jadi bertugas mengelola keuangan yang bukan keahliannya. Jangan-jangan bukan orang ekonomi, manajemen," kata dia.

    Kendati demikian, dia mengatakan terdapat sejumlah perguruan tinggi yang sudah menempatkan orang yang benar di posisinya dengan mempunyai direktur keuangan, tenaga finansial dan tenaga pengembangan SDM sesuai latar belakang.

    "Beberapa kampus, selama itu kan yang mengelola dosen yang bukan spesifikasinya," kata dia.


    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.