Pangan Murah, Penuhi Kebutuhan Gizi Pekerja Jakarta

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antusias warga saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Beberapa pangan yang bisa didapatkan dengan harga miring yakni beras Rp 30.000 per lima kg, daging sapi Rp 35.000 per kg, daging ayam Rp 8.000 per ekor, ikan kembung Rp 13.000 per kg, telur ayam Rp 10.000 per tray, dan susu UHT Rp 30.000 per 24 pak dengan ukuran 200 ml. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Antusias warga saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Beberapa pangan yang bisa didapatkan dengan harga miring yakni beras Rp 30.000 per lima kg, daging sapi Rp 35.000 per kg, daging ayam Rp 8.000 per ekor, ikan kembung Rp 13.000 per kg, telur ayam Rp 10.000 per tray, dan susu UHT Rp 30.000 per 24 pak dengan ukuran 200 ml. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    INFO NASIONAL — Hidup di Jakarta dengan penghasilan terbatas tentu terasa berat. Tak terkecuali bagi Indrawati, guru honorer di sebuah SMK swasta di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Dengan penghasilan sesuai UMP Provinsi DKI Jakarta, ia harus pintar-pintar mengelola keuangan keluarga, mengkalkulasi biaya hidup dirinya bersama suami dan tiga anak. Penghasilan sang suami yang bekerja sebagai buruh juga terbatas.

    Untunglah sejak sekitar empat bulan lalu Indrawati menerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Sebagai pemegang kartu ia berhak mendapatkan subsidi pangan, Program Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta. “Alhamdulillah, kami sekeluarga sangat terbantu. Harganya sangat murah dan kualitasnya bagus,” kata Indrawati.

    Guru fisika ini bersama warga yang berhak lainnya bisa berbelanja bahan pangan dengan harga sangat terjangkau. Daging sapi bisa dibeli dengan harga Rp 35 ribu per kilogram, daging ayam Rp 8 ribu per kilogram, telur ayam Rp 10 ribu  per tray, beras Rp 30 ribu per 5 kilogram, dan ikan sekitar 13.000 rupiah per kilogram, serta susu Rp 30 ribu per karton (isi 24 pak, @200 mililiter).

    Tersedianya fasilitas pangan murah untuk pekerja dengan penghasilan terbatas di DKI Jakarta diapresiasi Wakil Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Dedy Hartono. “Kebijakan ini bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dalam rangka menekan biaya hidup pekerja dan buruh,” ujarnya.

    Mengutip hasil Survei Biaya Hidup BPS DKI Jakarta pada 2019, menurut Dedy, pekerja di Jakarta dengan dua anak, memerlukan biaya hidup sebesar Rp 9,780 juta sebulan. “Dengan UMP yang sekarang berkisar Rp 3,940 juta per bulan, tentu berat bagi pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Dedy. Ia menambahkan, harga pangan subsidi Pemrov DKI sangat terjangkau, jauh dibanding harga pasaran, dengan kualitas yang juga sangat baik.

    Saat ini sekitar 16 ribu pekerja ber-KTP DKI Jakarta berpenghasilan UMP dan maksimal 10 persen di atas UMP Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan KPJ. Sekitar 14 ribu pekerja lagi sedang dalam proses pendataan dan pedaftaran.

    Tersedianya pangan dengan harga terjangkau menjadi salah satu cara mewujudkan Jakarta berketahanan. Untuk program ini Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1 triliun per tahun. “Melalui program ini, Pemrov DKI Jakarta ingin meningkatkan gizi masyarakat tertentu, stabilisasi harga pangan dan meningkatkan akses pangan masyarakat,” ujar Kepala Bidang Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Mujiati.

    Program Pangan Murah yang termasuk dalam subsidi Kartu Pekerja Jakarta ini merupakan inovasi baru dari Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Program ini dalam rangka membantu biaya hidup para pekerja di Jakarta yang berpenghasilan setara UMP atau di atas UMP 10 persen.

    Sehingga, meskipun berpenghasilan terbatas, para pekerja di Jakarta tetap dapat terpenuhi kebutuhan nutrisinya karena dapat mengakses bahan-bahan pokok yang tersebar di beberapa titik JakGrosir. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.