Ide Prabowo Jadi Menteri Pertahanan Muncul dari Fadli Zon

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Ryamizard Ryacudu saat upacara serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo resmi melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2014. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Ryamizard Ryacudu saat upacara serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo resmi melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2014. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Joko Widodo atau Jokowi, rivalnya di pemilihan presiden 2014 dan 2019. Masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi ini merupakan permintaan dari Gerindra.

    Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, ide itu pertama kali tercetus dari Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra. Usul itu disampaikan Fadli dalam pertemuan di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan pada awal Agustus lalu.

    "Awalnya belum ada kepastian apakah Pak Jokowi bisa menerima atau tidak. Pak Prabowo juga bukan orang yang mencari posisi kan," kata Sandiaga dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin, 28 Oktober 2019.

    Sandiaga mengatakan, kepastian bahwa Prabowo akan menempati jabatan itu baru diterima pada Ahad malam setelah pelantikan presiden, 20 Oktober. Ketika dikonfirmasi, Fadli Zon mengakui dialah yang mengusulkan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.

    "Saya sampaikan kepada Pak Prabowo, kalau mau koalisi dan membangun negara, Pak Prabowo harus jadi Menteri Pertahanan," kata Fadli.

    Fadli Zon jugalah yang pertama-tama menyampaikan pesan tersebut ke kubu Jokowi melalui sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dikabulkannya permintaan Gerindra oleh Jokowi ini mengubah konstelasi kabinet. Ryamizard Ryacudu yang diproyeksikan kembali menjadi Menteri Pertahanan oleh PDIP akhirnya tergeser. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan keputusan menentukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

    MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.