Pesantren Ngasinan Minta Pro-kontra Soal Menteri Agama Dihentikan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi Batubara saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Agama Fachrul Razi Batubara saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Kediri - Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien, Ngasinan, Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, Jawa Timur, KH Anwar Iskandar mengatakan bahwa pro dan kontra mengenai penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama seharusnya tidak diperpanjang, sebab saat ini yang harus dipikirkan adalah membentengi negara dari radikalisme.

    Penunjukan menteri, kata Anwar, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Pejabat disesuaikan dengan tupoksi. Tugas berat sekarang ini seperti yang dikatakan Presiden, bentengi negara ini dari radikalisme," kata Anwar Iskandar (Gus War) dalam acara bedah buku fiqih kebangsaan II dalam peringatan Hari Santri di PP Al Amien, Ngasinan, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kediri, Ahad, 27 Oktober 2019.

    Dalam mengatasi radikalisme, ujar Anwar, dibutuhkan prinsip menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Sosok menteri agama sekarang ini berlatar belakang seorang tentara, yang diyakini memiliki nasionalisme kuat termasuk pemahaman politik juga kuat. "Berlatar belakang TNI, kami yakini nasionalisme kuat, juga pemahaman politik cukup.”

    Menurut Gus War, Fachrul tidak memiliki dasar pendidikan agama tapi punya pemahaman yang cukup tentang politik dan strategi menyelamatkan negara. “Itu penting," kata dia.

    Jika ada kekurangan tentang sosok menteri agama yang telah dipilih saat ini bisa dibantu oleh wakilnya termasuk dirjen yang bertugas. Kementerian Agama juga bisa merangkul tokoh agama, kiai, maupun ulama untuk ikut memerangi radikalisme yang sudah merebak kemana-mana.

    Negara ini, kata Anwar, adalah negara bangsa dan bukan negara agama. Sistemnya juga harus sistem kebangsaan bukan sistem yang berbasis lainnya. “Jadi, kiai paham tidak terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan negara bangsa dan Pancasila seperti radikalisme, liberalisme, komunisme."
     
    Ia berharap para peserta bedah buku itu turut serta memberikan pemahaman tentang negara bangsa ini kepada para santrinya, mengingat santri juga calon pemimpin. Jika tidak dibentengi dengan nasionalisme dan kebangsaan yang kuat apalagi terpapar radikalisme. Akan berbahaya bangsa ini jika dipimpin orang yang tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila dan sistem negara. “Tugas Gus dan Ning ini membentengi negara dari bahaya radikalsime dan ini bagian NU untuk pertahankan diri," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.