Hanura dan PKPI Sebut Jokowi Tak Perlu Minta Maaf soal Kabinet

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Sidang kabinet mendengarkan arahan presiden dan membahas berbagai program kementerian yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Sidang kabinet mendengarkan arahan presiden dan membahas berbagai program kementerian yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah menyatakan partainya mendukung penuh kabinet Indonesia Maju lima tahun ke depan, kendati tidak mendapat satu pun jatah kursi menteri atau wakil menteri.

    "Pak Jokowi tidak perlu minta maaf, karena memilih menteri dan wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Selamat bekerja," ujar Inas lewat keterangannya, Ahad, 27 Oktober 2019.

    Hal yang sama diungkapkan Sekretaris Jenderal PKPI, Verry Surya Hendrawan. Verry mengatakan, partainya sangat memahami keputusan presiden dan mendukung susunan Kabinet yang telah diumumkan.

    "PKPI akan terus menjadi pendukung pemerintahan lima tahun mendatang, mitra konstruktif dan solutif, serta menjadi bagian aktif dari pembangunan, menuju Indonesia Maju, Sejahtera, Adil dan Makmur," ujar Verry lewat keterangan tertulis, Ahad, 27 Oktober 2019.

    Kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta maaf terkait susunan Kabinet Indonesia Maju. Dia bercerita rumitnya memutuskan calon menteri dari 300 nama menjadi 34 nama.

    "Mungkin yang senang dan gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik, yang kecewa berarti lebih dari 266 orang," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

    Seperti diketahui dari susunan Kabinet Indonesia Maju, masih ada tiga partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang belum ada perwakilannya yakni; Hanura, PKPI, dan PBB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.