TEMPO.CO, Jakarta - Penunjukan 12 wakil menteri dalam kabinet Indonesia Maju, dikritik sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, banyaknya wakil menteri ini sudah tidak lagi sejalan dengan efisiensi struktur pemerintahan seperti yang digaungkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di periode pertama pemerintahannya.
“Di periode pertama, hanya 3 Wamen untuk tiga kementerian dan lebih dari 20 lembaga negara yang dibubarkan demi alasan efisiensi. Namun, dengan banyaknya pembentukan Wamen seperti saat ini, rasanya mengefisienkan pemerintahan itu bukan lagi bagian dari visi Pak Jokowi,” ujar Rangkuti lewat keterangan tertulis pada Ahad, 27 Oktober 2019.
Rangkuti juga menilai, beberapa pos malah kurang tepat diisi wakil menteri. Model rekrutmen juga terlihat dilakukan secara sepihak oleh presiden. “Tidak jelas benar, sejauh apa menteri terkait dilibatkan oleh presiden dalam hal menentukan perlu tidaknya Wamen bagi kementerian yang dipimpinnya dan siapa kiranya menteri yang layak untuk menempati posisi itu,” ujar dia.
Jika melihat komposisi dan personil wakil menteri, Rangkuti membaca bahwa ini hanya bagian dari bagi-bagi posisi politik untuk para pendukung formal presiden pada pilpres yang lalu atau bisa juga dimaksudkan untuk menjadi jangkar Jokowi kepada menteri bersangkutan.
Kritik yang sama dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond J. Mahesa. Desmond menilai keputusan itu seperti berbanding terbalik dengan visi Jokowi membawa Indonesia maju lewat pemerintahannya di periode kedua ini.
"Pertama, sebelum ada wamen, saya melihat Pak Jokowi ini agak serius kali ini. Sesudah ada wamen, saya melihat ini kayak bagi-bagi kekuasaan saja," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.