Politikus PDIP: Menteri Agama dari Kalangan Militer Tidak Tepat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fachrul Razi tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Fachrul Razi tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan, Erwin Moeslimin Singajuru, menilai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Fachrul Razi sebagai menteri agama tidak tepat. "Tidak terlalu tepat kalau menurut saya. Saya terus terang apa adanya," kata Erwin saat ditemui di acara diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

    Erwin mengatakan, posisi menteri agama sebaiknya tidak diisi oleh sosok berlatar belakang militer. Menurut dia, sosok yang tepat adalah yang berpengalaman di organisasi Majelis Ulama Indonesia atau seorang akademisi. "Banyak kan profesor-profesor dari IAIN atau UIN yang pintar-pintar yang bisa juga bekerja. Kenapa enggak dipilih?"

    Menteri agama dari kalangan militer, kata Erwin, bukan terjadi pertama kali. Sebelumnya di era Presiden Soeharto, salah satu menteri agama dari militer adalah Alamsyah Ratu Perwiranegara. "Zaman Pak Harto bagus. Jadi dia (Alamsyah) punya leadership, ketegasan, karena dibutuhkan juga."

    Namun, untuk saat ini, Erwin menilai sosok menteri agama yang ideal adalah seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa sosok Mahfud bisa bicara soal ayat, agama, hukum, dan politik.

    Meski menilai tidak tepat, Erwin berharap keberadaan Fachrul Razi yang berlatar belakang militer mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi, Fachrul juga memiliki wakil menteri yang berasal dari kalangan sipil, seperti Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid.

    Fachrul menjadi menteri agama dari kalangan militer pertama setelah reformasi. Adapun di Orde Baru, ada dua menteri agama yang berlatar militer. Selain Alamsyah, ada Laksamana Muda TNI purnawirawan Tarmizi Taher yang menjabat pada 1993-1998.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.