Moeldoko Sebut Erick Thohir Minta Tiga Wakil Menteri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Presiden Moeldoko saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Kepala Staf Presiden Moeldoko saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebenarnya meminta tiga orang wakil menteri. Namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru mengabulkan dua orang.

    "Melihat beban kerjanya seperti itu akhirnya minta ada tiga (wakil menteri), tapi baru dua, kan, yang dipenuhi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.

    Menurut Moeldoko, dalam pengangkatan wakil menteri Presiden Jokowi mempertimbangkan sejumlah hal, seperti kapasitas organisasi yang harus ditingkatkan, pencapaian target, hingga menjaga keseimbangan di kabinet antarsatu etnis, agama, dan sejenisnya.

    Namun, di sisi lain ada juga menteri yang meminta agar presiden memberinya wakil untuk membantu tugas-tugasnya.

    Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan Erick sempat melontarkan candaan jika ia ingin lima orang wakil menteri. "Pak Erick Thohir malah bercanda mintanya lima," ucapnya.

    Meski Jokowi hanya melantik Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai dua orang wakil menteri BUMN, kata Fadjroel, mereka bukan orang sembarangan. Ia beralasan keduanya memiliki pengalaman dan kemampuan yang teruji.

    "Pak Budi ini dia, kan, mantan (Dirut) Bank Mandiri, terakhir (mampu) mengambil divestasi saham Freeport. Satu lagi pak Tiko juga dari Mandiri dan memiliki kemampuan untuk pembiayaan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.