TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk wakil menteri di kabinetnya. Saleh menyebut tak ada mata anggaran untuk wakil menteri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.
"Saya tak menemukan nomenklatur anggaran untuk wakil menteri itu, jadi enggak ada anggarannya," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.
Saleh pun mempertanyakan dari mana anggaran untuk 12 wakil menteri yang baru dilantik hari ini. Dia pun menduga akan ada lagi pembahasan anggaran di setiap kementerian untuk penyesuaian.
Menurut Saleh, penyesuaian ini akan memerlukan waktu sehingga berpotensi mengganggu efektivitas kerja kabinet. "Kita tentu mendoakan kabinet ini bisa berjalan maksimal untuk kesejahteraan rakyat, tetapi pada sisi lain kita berhak juga memberikan penilaian lain di luar itu," kata dia.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini juga menilai keberadaan wakil menteri bertujuan untuk mengakomodasi partai-partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dari 12 orang yang dilantik hari ini, empat orang di antaranya berasal dari partai pendukung Jokowi, sisanya profesional pengusaha.
Saleh berujar, Jokowi seharusnya menjelaskan alasannya menunjuk para wakil menteri itu. "Apakah tujuannya politis atau strategis, nah ini yang kita tanyakan ke presiden. Tapi yang jelas ada profesional dan parpol," kata dia.
Hari ini, Jokowi memanggil dan melantik 12 orang wakil menteri di kabinetnya. Mereka ialah Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryoatmojo dan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid.
Kemudian Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alue Dohong, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wempi Watimpo.
Ada pula Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, dan Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
