Wamen Baru, Ketum Projo dan Jokowi Bahas Desa Tertinggal

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Menteri Desa dan PDT Budi Arie Setiadi mengacungkan ibu jari usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    Calon Wakil Menteri Desa dan PDT Budi Arie Setiadi mengacungkan ibu jari usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sebagai wakil menteri atau wamen.

    Kemungkinan besar dia akan menjadi Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan dilantik pada siang ini, Jumat, 25 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Meski merahasiakan kursi wamen yang akan ia duduki, Budi Arie mengatakan dia bersama Presiden Jokowi membahas mengenai desa dan pembangunan daerah tertinggal.

    "Presiden mengarahkan dan memerintahkan pembangunan masyarakat, khususnya desa harus, dikawal dengan baik," katanya setelah dipanggil Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.

    Menjelang pelantikan wamen, Presiden Jokowi memanggil sejumlah calon. Mereka adalah:

    1. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin;
    2. Mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi Sakti Wahyu Trenggono;
    3. Wakil Ketua MUI sekaligus politikus PPP Zainut Tauhid;
    4. Politikus Perindo Angela Tanoesoedibjo;
    5. Politikus PSI Surya Tjandra;
    6. Mantan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo;
    7. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo;
    8. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar;
    9. Pejabat Badan Restorasi Gambut Alue Dohong;
    10. Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi; 
    11. Politkus Golkar Jerry Sambuaga;
    12. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.