Jaksa Agung Masukkan Pelanggaran HAM Berat ke Program 100 Hari

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung ST Burhanuddin muncul dalam doorstop mingguan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 25 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Jaksa Agung ST Burhanuddin muncul dalam doorstop mingguan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 25 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, JakartaJaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan masuk dalam rencana program 100 hari kerja yang ia susun.

    Burhanuddin menuturkan ia memang akan membuat skala prioritas pekerjaan. Ketika ditanya soal kasus pelanggaran HAM berat, ia menuturkan masalah tersebut termasuk yang menjadi skala prioritas.

    "Tapi, untuk kasus HAM ini kan belum memenuhi syarat materiil formil ya tentu kami clear berkas, apabila syarat formil materiil tidak terpenuhi nuwun sewu kami kembalikan," kata Burhanuddin, Jumat, 25 Oktober 2019.

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebenarnya telah menyerahkan 10 kasus dugaan pelanggaran ham berat ke Kejaksaan Agung pada November 2018. Beberapa perkara itu adalah kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius alias petrus 1982-1985, penghilangan aktivis 1997-1998, kemudian Trisakti dan peristiwa Semanggi 1998.

    Namun, Kejaksaan Agung mengembalikan sembilan dari 10 perkara yang sedang diselidiki. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap ST Burhanuddin memiliki komitmen menuntaskan persoalan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.