PPP Ajukan Empat Nama Kadernya untuk Wakil Menteri Agama

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan mengajukan Zainut Tauhid menjadi wakil menteri agama di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PPP itu mumpuni mendampingi Menteri Agama Fachrul Razi. "Kalau Wamen seperti Pak Zainut Tauhid tiga periode menjadi anggota DPR RI, wakil ketua umum MUI, jadi cukup mumpuni lah," kata Arsul kepada wartawan, Jumat, 25 Oktober 2019.

    Zainut menjadi anggota DPR sejak periode 1997-1999, 2009-2014, 2014-2019, dan kembali terpilih di pemilihan legislatif 2019 ini. Dia juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Zainut muda pernah menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

    Arsul mengatakan ada sejumlah nama lainnya yang juga berkompeten, di antaranya mantan anggota Komisi IX DPR periode 2014-2019 Ermalina Muhsin. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut nama lain seperti Arwani Thomafi dan Rusli Effendi.

    Baidowi mengatakan, usul Jokowi menempatkan sejumlah wakil menteri untuk memperkuat para menteri, memuat beberapa nama yang mendapat sorotan. Menurut dia, banyak protes terhadap penunjukan Fachrul Razi yang berlatar belakang militer sebagai menteri agama. Fachrul dianggap tidak memiliki latar belakang pengalaman di bidang agama dan keagamaan. “Maka perlu diperkuat oleh wamen," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.