INFO NASIONAL — Taklimat media tentang Kebijakan dan Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diadakan di Graha 1, Gedung A Lantai 2, Kemendikbud, Senayan, Jakarta pada Kamis, 17 Oktober 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, mengungkapkan beraneka ragamnya kondisi ekonomi guru honorer di masing-masing daerah.
Supriano mencontohkan guru honorer di Papua ada yang dibayar Rp 5.500.000 dikarenakan adanya dana otonomi khusus. Sementara di daerah lain ada yang digaji Rp 3.500.000 serta Rp 150.000.
“Artinya, guru honorer macam-macam. Kita menghargai para guru honorer yang telah membantu proses pembelajaran, walaupun dengan keadaan kondisi berbeda-beda di tiap daerah,” kata Supriano.
Pihak Kemendikbud sendiri tengah mengupayakan untuk mendata secara akurat mengenai jumlah pasti guru honorer.
“Ada guru honorer yang diangkat setelah 2005 sampai sekarang, itulah ketemu angkanya kalau ditambahkan K2 dan guru honorer baru, dari dapodik cut off 2017 jumlahnya 735.825. Diperintahkan lagi oleh Pak Menteri untuk sensus ternyata dari 735.825 kita sensus ke lapangan, yang tidak ada gurunya, hanya nama hampir sekitar 32.000. Jadi, sebenarnya kita sudah berupaya terus mendorong,” kata Supriano.
Supriano meminta pihak kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan moratorium terhadap pengangkatan guru honorer baru.
“Itulah yang kita kunci dari 735.000 itu, tetapi kita ambil lagi dapodik cut off date Desember 2018 ada kenaikan lagi guru honorer 41.000. Ini kan artinya yang kita minta kedisiplinan untuk pengangkatan guru honorer,” ujar Supriano.
Maka diperlukan penyempurnaan data guru honorer dilakukan melalui sensus.
“Ada yang mengajar cuma dua jam itu dimasukkan guru honorer, ini terjadi. Kami sedang menyempurnakan datanya. Yang 32.000 sudah kita keluarkan namanya. Karena itu hasil sensus. Tetapi selama 14 bulan kita menghapus 32.000 itu karena tidak ada orangnya, tapi ada tambahan 41.000,” ucap Supriano.
Supriano mengatakan bahwa pihaknya memang perlu turun ke lapangan, ke sekolah untuk memeriksa jumlah guru honorer dan memastikan segala kemungkinan yang ada. Untuk melakukan pendataan komprehensif ini kerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan di daerah diperlukan.
“Yang kita unduh dapodik, cut off date-nya setiap Desember. 735.825 itu cut off date-nya Desember 2017, kemarin kita mengunduh lagi dapodik ada penambahan sekitar 41 ribu. Kita harus kerja sama dengan sekolah, database-nya ini. Kita minta sekolah untuk benar-benar melakukan moratorium dulu, memanfaatkan guru yang sudah ada untuk memenuhi kekurangan,” kata Supriano.
Menurut Supriano, pengangkatan guru sekarang hanya ada dua jalur, jalur CPNS, P3K. Ini kan guru honorer ada dua, yang mengangkat bupati atau kepala dinas, ada pula yang diangkat oleh kepala sekolah.
“Kami ketemu guru honorer, SK-nya dari siapa? Kepala sekolah. BOS itu kan sebenarnya gajinya hanya boleh untuk guru honorer yang diangkat PPK, bupati, walikota. Ini yang harus ditertibkan,” katanya. (*)
