Keluarga Korban Pelanggaran HAM Kecewa Jokowi Angkat Prabowo

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo memberi selamat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo memberi selamat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah keluarga korban tragedi Hak Asasi Manusia masa lalu mengaku kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Paian Siahaan, ayah dari korban penculikan aktivis pro demokrasi mengatakan sakit hati dengan keputusan Jokowi tersebut.

    "Menyakitkan untuk keluarga korban, terlebih kami yang korban penghilangan paksa 97 dan 98," kata Paian di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

    Paian ialah ayah dari Ucok Munandar Siahaan, salah satu korban penculikan aktivis 1997-1998. Ucok diduga diculik oleh Tim Mawar yang berada di bawah komando Prabowo sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.

    Paian berkata kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 tak terlepas dari peran para keluarga korban penghilangan paksa tersebut. Ia mengatakan para keluarga cukup vokal menolak Prabowo menjadi presiden dengan harapan Jokowi akan bisa menuntaskan kasus ini di periode keduanya.

    Namun, menurut dia harapan itu sirna ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk masuk dalam kabinetnya. "Tidak mungkin kasus ini dituntaskan bila pelakunya ada di pemerintahan," ujarnya.

    Maria Katarina Sumarsih, ibunda BR Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta yang tewas dalam Tragedi Semanggi I juga ikut kecewa. Ia mengatakan sudah memprediksi bahwa penuntasan kasus HAM di periode kedua Jokowi akan jalan di tempat.

    "Pemilu 2019 itu pemilihan hampa, satu capres adalah pelindung pelanggar HAM berat dan yang satunya lagi adalah capres terduga pelaku pelanggar HAM berat," kata dia.

    Kendati demikian, ia mendesak agar Jokowi segera mencabut surat pengangkatan Prabowo. Ia juga mendesak agar Jokowi menugasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Jaksa Agung untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. "Ini adalah kesempatan terakhir Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya dalam penegakan HAM," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.