Megawati Minta Gibran Baca 4 Buku Bung Karno

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka saat tiba untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan di kediaman Megawati Soekarno Putri, Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka saat tiba untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan di kediaman Megawati Soekarno Putri, Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan kursus politik dalam satu jam pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka di kediaman Teuku Umar, Menteng, Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019.

    Diketahui, Gibran hendak maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo dan berupaya bisa mendaftar lewat DPP PDIP, karena pintu DPC Solo sudah tertutup. Saat menyampaikan maksudnya, Hasto mengatakan, Megawati menjelaskan soal mekanisme yang berlaku di DPP PDIP.

    "Mas Gibran menyampaikan sudah punya KTA PDIP, lalu Ibu (Mega) menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan anggota PDIP dan bacaan wajib kader PDIP," ujar Hasto Kristiyanto di bilangan Menteng, Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019.

    Hasto mengatakan, Megawati khususnya meminta Gibran membaca empat buku Bung Karno, yakni: Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Lahirnya Pancasila, dan Membangun Tatanan Dunia yang Baru.

    "Itu semua bacaan bung Karno yang wajib untuk kader, selain AD/ART. Selama satu jam, kursus politik diberikan Ibu Megawati kepada Gibran," ujar Hasto.

    Ketika ditanya restu Megawati untuk Gibran maju di Pilwakot Solo, Hasto tidak menjawab lugas. Dia hanya menyebut bahwa Megawati meminta semua kader mengikuti mekanisme yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus untuk Gibran.

    Setelah direkomendasikan menjadi calon kepala daerah pun, ujar Hasto, calon wajib mengikuti sekolah kepala daerah. "Sehingga bagi PDIP, kami benar-benar mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin, pemimpin itu lahir melalui sebuah proses, bukan tiba-tiba," ujar Hasto Kristiyanto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.