KPK Tagih Menteri Baru Jokowi Setor LHKPN

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta menteri-menteri dalam Kabinet Jokowi Jilid II segera menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

    "Sebagai bagian dari tindakan pencegahan korupsi maka KPK mengimbau para menteri untuk segera melaporkan LHKPN," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya hari ini, Kamis, 24 Oktober 2019.

    Menurut Febri, bagi menteri yang telah menjabat sebelumnya dan telah membuat LHKPN pada 2019, pelaporan berikutnya mesti dilakukan pada awal 2020. Sedangkan bagi menteri-menteri baru harus membuat LHKPN paling lambat tiga bulan setelah dilantik.

    Para mantan menteri Jokowi juga wajib menyetorkan LHKPN paling lambat 3 bulan setelah tidak bertugas. Febri berpendapat kesadaran pucuk pimpinan dalam melaporkan harta kekayaannya sangat penting menjadi contoh bagi para bawahannya.

    KPK juga mengingatkan para menteri bahwa tujuh perintah Presiden Jokowi salah satunya ialah menteri dilarang korupsi dan menutup celah korupsi. LHKPN adalah salah satu cara mencegah korupsi.

    Febri menerangkan setiap kementerian telah memiliki unit pengelola yang mengurusi pelaporan LHKPN dan berkoordinasi dengan KPK. Unit itu bakal memudahkan pelaporan harta kekayaan. Para menteri pun bisa langsung datang ke Gedung KPK untuk berkoordinasi.

    "Kami telah tugaskan tim untuk memfasilitasi pelaporan tersebut," kata Febri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.