Yasonna Laoly Mengaku Belum Ada Pesan Jokowi soal Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yasonna Laoly tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Yasonna Laoly tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan tak ada pembicaraan soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 22 Oktober 2019. "Saya belum ada sampai ke situ ya," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Yasonna datang ke Istana Negara kemarin untuk bertemu Jokowi . Setelah pertemuan, Yasonna ditunjuk kembali untuk menduduki jabatan sebagai Menkumham. Dalam serah terima jabatannya hari ini, Yasonna mengatakan dalam pertemuan di Istana Negara, Jokowi menitipkan program prioritas yang harus dikerjakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Yasonna mengatakan Jokowi berpesan agar ia fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia di Kemenkumham dan penyelesaian Undang-Undang Omnibus Law. Mendapat titipan itu, Yasonna telah memanggil pejabat eselon 1 Kemenkumham untuk membicarakan rencana percepatan tersebut. "Jadi singsingkan lengan, kita mau bekerja lebih kencang, lebih keras, lebih baik lagi ke depannya," kata dia.

    Omnibus Law adalah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Biasanya pembuatan UU ini dilakukan dengan revisi atau pencabutan UU yang ada sebelumnya. Yasonna mengatakan UU Omnibus Law yang tengah disiapkan akan mengubah 74 UU yang ada.

    Perubahan itu dilakukan untuk menyederhanakan perizinan guna mendorong investasi. Yasonna menargetkan UU ini akan selesai pada tahun ini. "Target kami tahun ini selesai," kata Yasonna Laoly.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.