Pembaca Tempo.Co Percaya Kabinet Jokowi Ada Dari Profesional

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melantik Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo melantik Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas pembaca Tempo.co percaya bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melibatkan kalangan profesional dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sebanyak 47,48 persen pembaca Tempo.co yakin mayoritas komposisi kabinet diisi oleh sosok profesional.

    Sedangkan sebanyak 39,94 persen pembaca tidak yakin bila komposisi kabinet berasal dari profesional. Sisanya, 12,56 persen menyatakan tidak tahu.

    Sebelumnya, Tempo.co melakukan polling tentang komposisi para menteri yang berasal dari kalangan profesional (55 persen) dan dari partai politik pendukung (45 persen). Pembaca Tempo.co ditanyakan apakah yakin komposisi Kabinet Indonesia Maju Jokowi sebagian besar berasal dari profesional. Poling dilakukan 14-21 Oktober 2019.

    Total ada 3.557 responden yang terlibat dalam poling. Hasilnya, 1.689 responden (47,48 persen) menyatakan percaya. Lalu 1.421 responden (39,94 persen) tidak percaya dan sisanya, 447 responden (12,56 persen) menyatakan tidak tahu.

    Presiden Joko Widodo, sebelumnya menyatakan, masih ada muka-muka lama yang menduduki jabatan menteri dalam kabinet baru. Ia mengungkap komposisi menteri di periode kedua kepemimpinannya 55-45. Artinya, akan ada 55 persen menteri dari kalangan profesional dan sisanya politikus. Selain itu, ada pula menteri dari generasi milenial di bawah usia 30 tahun.

    Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan dalam demokrasi presidensial partai politik pengusung pasangan calon tak berhak menuntut jatah menteri. Hak tersebut menurutnya ada di publik, karena presiden mendapat mandat melalui Pemilu.

    Ia menilai koalisi yang dibentuk sangat longgar. Karena partai politik yang mendukung pencalonan Jokowi hanya bertugas untuk memenangkan kontestasi pemilu, namun tak ada kesepakatan resmi yang menekan Jokowi untuk memberikan kursi menteri. Dalam sistem presidensial, penunjukkan pembantu presiden adalah sepenuhnya hak presiden.

    “Di kabinet presidensial, partai politik koalisi tidak berhak menuntut jatah. Apalagi tidak ada MOU di koalisi mengenai saya dukung anda, tapi saya dapat apa,” kata Syamsuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.