Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jenderal Tito Karnavian dan 6 Fakta tentang Dia

Reporter

image-gnews
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama sejumlah tokoh ulama diantaranya, Habib Lutfi bin Yahya (kanan) dan Kyai Haji Maimun Zubair (kedua dari kiri), hadir dalam pengajian Silaturahmi Ulama, Polri dan TNI di Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat, 3 Februari 2017. Mbah Moen dikenal sebagai ulama penebar perdamaian. Dok. TEMPO/Budi Purwanto
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama sejumlah tokoh ulama diantaranya, Habib Lutfi bin Yahya (kanan) dan Kyai Haji Maimun Zubair (kedua dari kiri), hadir dalam pengajian Silaturahmi Ulama, Polri dan TNI di Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat, 3 Februari 2017. Mbah Moen dikenal sebagai ulama penebar perdamaian. Dok. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal Tito Karnavian ramai diperbincangkan sejak dia menyambangi Istana pada Senin lalu, 21 Oktober 2019.

Kabar dia bakal menjabat Menteri Dalam Negeri kian santer berembus setelah dia mengundurkan diri dari jabatan Kapolri keesokan harinya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Jokowi. Isinya antara lain meminta persetujuan pemberhentian Tito Karnavian sebagai Kapolri.

Menurut politikus PDIP tersebut alasan resmi dalam surat pengunduran diri Tito Karnavian adalah dia akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya.

Berikut ini sejumlah fakta tentang Jenderal Tito Karnavian:

1. Karir cemerlang
"Kemampuan komunikasi dan manajemennya bagus. Semua polisi mengakuinya," ujar Kepala Polri sebelumnya, Jenderal Badrodin Haiti, tentang Tito Karnavian pada Juni 2016.

Pada saat masih perwira menengah, ia terlibat dalam pemgungkapan sejumlah kasus terorisme sejak Bom Bali 2002 hingga penangkapan gembong teroris, Noordin M. Top dan Dr Azhari.

Atas prestasinya ini, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Kepala Densus 88 Antiteror pada 2009-2010.

Ketika menjadi Kapolda Metro Jaya, dia dipuji oleh Istana karena kecepatannya dalam menangani teror Bom Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.

Tito memperoleh pangkat komisaris jenderal saat ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2016. Tito dinilai berpengalaman dalam menangani terorisme.

Baru tiga bulan menjabat Kepala BNPT, pada Juli 2016, pria asal Sumatera Selatan tersebut ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri.

2. Ungkap banyak kasus
Tito terhitung cukup banyak mengungkap kasus-kasus besar. Sebagai contohnya, bom di Gedung DPR MPR (2003), bom di Bandara Soekarno-Hatta (2003), bom JW Marriot (2003), pembunuhan Direktur PT Asaba oleh Gunawan Santosa, bom di Cimanggis Depok (2004), bom di Kedubes Australia (2004), Bom Bali II (2005), dan bom di Pasar Tentena, Poso (2005).

Puncaknya, saat bersama Idham Aziz, kini Kabareskrim Polri, berhasil melumpuhkan gembong teroris Azhari Husin alias Dr Azhari di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005.

Saat itu Tito kembali mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) menjadi komisaris besar (kombes) dari Kapolri Jenderal Sutanto. Dia juga pernah menjadi Kapolda Papua.

3. Kapolri termuda 
Tito Karnavian menjadi Kapolri termuda dan melompati empat angkatan di atasnya. Dilantik menjadi Kapolri pada 3 Juli 2016, dia menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.

Terpilihnya Tito menjadi sorotan publik Tanah Air karena usianya yang masih sangat muda, yakni 52 tahun. Tito lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, pada 1987. Ia pun peraih Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Badrodin Haiti lulusan atau angkatan 1982. Jadi Tito Karnavian melewati empat angkatan yakni 1983, 1984, 1985, dan 1986. Alhasil, ia pun tercatat sebagai Kapolri termuda sepanjang sejarah Polri.

4. Terakhir lapor LHKPN pada 2016 
Tito Karnavian kali terakhir melaporkan harta kekayaannya berupa LHKPN ke KPK pada 17 Maret 2016. Kala itu dia menjabat Kapolda Metro Jaya.

Di laman KPK, harta Tito Karnavian yang dilaporkan mencapai Rp 10,29 miliar. Namun, detail tentang harta kekayaannya tidak dapat diakses.

Bila mengacu LHKPN yang dilaporkan 20 November 2014 saat dia menjadi Asisten Perencanaan Umum dan Penganggaran Kapolri, Tito Karnavian juga memiliki harta Rp 10,29 miliar alias harta tidak berubah.

Tercatat dia memiliki 12 bidang tanah dan atau bangunan di Palembang, Jakarta, sampai Singapura senilai Rp 11,29 miliar. Untuk kendaraan bermotor, dalam LHKPN tak tercantum.

Kemudian harta bergerak lainnya sebesar Rp 160 juta dan kas atau setara kas Rp 1,82 miliar sehingga total harta yang dimiliki Tito Karnavian sebesar Rp 13,28 miliar.

Pada 2014, Tito tercatat memiliki utang Rp 2,99 miliar sehingga harta bersihnya sebesar Rp 10,29 miliar.

5. Namanya di buku merah
Belum lama berselng Tito disebut-sebut dalam kasus suap impor daging yang menyeret pengusaha Basuki Hariman dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Namanya diduga tercantum dalam buku berwarna merah yang memuat nama-nama penerima aliran dana dari Basuki Hariman.

Buku merah kemudian menjadi perhatian karena diduga dirusak terutama lembar yang memuat nama Tito Karnavian. Pelakunya diduga dua penyidik KPK dari Polri. Polri membantah keterlibatan Tito dalam suap impor daging.

6. Utang kasus
Salah satu kasus belum dia selesaikan hingga meninggalkan Polri adalah penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Wajahnya disiram air keras oleh orang tak dikenal pada April 2017 sehingga sebelah matanya cacat permanen.

Penyerangan tersebut diduga buntut dari pengusutan suap impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Hhingga kini, Polri di bawah Tito Karnavian belum mampu menangkap pelaku penyerangan itu. Kasus lainnya yang belum diselesaikan adalah penembakan dalam demonstrasi mahasiswa di Kendari, September 2019, serta penembakan dalam demonstrasi di Jakarta pada 1-23 Mei 2019.

ANDITA RAHMA | DEWI NURITA | BERBAGAI SUMBER

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

8 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

21 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

22 hari lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

23 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

23 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

30 hari lalu

Kepadatan kendaraan saat diberlakukan sistem satu arah menuju jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 Desember 2023. Menurut Satlantas Polres Bogor sebanyak 5.819 kendaraan yang masuk Puncak kawasan puncak pada libur Natal 2023, jumlah tersebut dihitung dari pukul 05.02 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan jumlah 3.138 kendaraan roda dua, 2.509 roda empat dan bus truk 172 kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

Cianjur akan bergabung dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) usai ibu kota pindah ke IKN sesuai RUU DKJ.


Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

30 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia mengklaim Pemilu 2024 ini lebih sejuk daripada 2019.


Pemilu 2024 Dinilai Curang, Mendagri Tito Karnavian Bilang Bisa Disampaikan ke MK

30 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemilu 2024 Dinilai Curang, Mendagri Tito Karnavian Bilang Bisa Disampaikan ke MK

KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional Pemilu 2024.


Mendagri Tito Karnavian Sebut Pemilu 2024 Lebih Sejuk Dibandingkan 2019

30 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyapa para menteri saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang dengan jumlah 96.214.691 suara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mendagri Tito Karnavian Sebut Pemilu 2024 Lebih Sejuk Dibandingkan 2019

Tito hadir sebagai perwakilan pemerintah dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional.