Muhadjir Effendy dan Bintang Darmawati Datang ke Istana, Menteri?

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019, Muhadjir Effendy, tiba di Kompleks Istana Kepresidenan jelang pengumuman resmi menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Jakarta, 23 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019, Muhadjir Effendy, tiba di Kompleks Istana Kepresidenan jelang pengumuman resmi menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Jakarta, 23 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melantik para menteri dan pejabat setingkat menteri pagi ini pukul 10.30 WIB. Jelang pengumuman, tampak sejumlah wajah yang tidak dipanggil Jokowi ke Istana pada dua hari kemarin.

    Mereka adalah Muhadjir Effendy dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Muhadjir merupakan menteri pendidikan dan kebudayaan 2014-2019. Adapun Bintang Darmawati merupakan istri dari menteri koperasi dan UMKM 2014-2019, AAGN Puspayoga.

    Bintang Darmawati dikabarkan bakal menduduki kursi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak ada yang ia sampaikan pada media begitu sampai di Istana melainkan hanya melambaikan tangan.

    Adapun Muhadjir dirumorkan kembali menjadi Menteri Pendidikan atau Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Enggak tau, liat nanti," katanya, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Sejak Jokowi memanggil sejumlah tokoh ke Istana sejak Senin sampai Selasa, kursi Kementerian PPPA masih tanda tanya. Para tokoh yang dipanggil tidak ada yang membahas isu-isu seputar perempuan dan anak bersama presiden.

    Selain itu, sejak dua hari lalu juga tidak tampak tokoh yang mewakili organisasi Muhammadiyah. Adapun pada Kabinet Kerja 2014-2019 Muhadjir merupakan sosok perwakilan organisasi bentukan KH. Ahmad Dahlan ini.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.