Zainudin Amali Diminta Jokowi Urus Bidang Olahraga

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas penarikan Setya Novanto dari Ketua DPR dan nama penggantinya. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas penarikan Setya Novanto dari Ketua DPR dan nama penggantinya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Zainudin Amali memberi kode bahwa dirinya akan menjadi menteri di bidang pemuda dan olahraga di kabinet Jokowi jilid II. Hal ini disampaikan Amali usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.

    "Tadi diinstruksikan tentang prestasi anak muda kita di bidang olahraga. Kita ini sebagai bangsa yang besar, kok, enggak maju-maju prestasi olahraganya," ujar Amali membocorkan penugasan yang diberikan Jokowi kepada dirinya.

    Kendati demikian, Amali menyebut bahwa nomenklaturnya belum tentu Menpora. "Belum tahu nomenklaturnya seperti apa," ujar Amali.

    Menurut catatan Tempo, politikus Golkar ini pernah muncul dalam dua kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kasus pertama yang menyeret nama Zainudin ialah kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dihukum penjara seumur hidup. Melalui percakapan BBM, Akil dan Zainudin diduga melakukan negosiasi soal pengurusan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2014. Ada permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil ketika itu.

    Zainudin mengakui adanya percakapan dengan Akil seusai diperiksa KPK pada 20 Januari 2014. Ia tidak membantah kabar bahwa Akil meminta Rp10 miliar untuk memenangkan pasangan calon Soekarwo-Syaifullah Yusuf. Namun, ia mengaku percakapan itu hanya gurauan. "Tidak ada negosiasi, (arahan itu) kayak kita lagi bercanda-bercanda gitu," ujar dia setelah diperiksa di KPK, kala itu.

    Zainudin Amali, juga pernah terseret  kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tersangka dalam kasus itu ialah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.