Pegawai Resah Pasca UU KPK Hasil Revisi Berlaku

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten saat menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi menuntut kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. TEMPO/Subekti.

    Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten saat menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi menuntut kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Santoso mengatakan belum ada perubahan signifikan di KPK sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor19 tahun 2019.

    "Sampai saat ini sih belum ada perubahan ya. Kami gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kami justru menunjukkan, bahwa ini loh, kami yang akan kalian hilangkan. Tidak berubah," kata Budi dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Periode Kedua Jokowi, di Jakarta Timur, Selasa 22 Oktober 2019.

    Meski begitu, Budi menyebut saat ini kondisi psikologis pegawai KPK saat ini sedang resah. Terutama terkait aturan baru mengenai status ASN beserta konsekuensinya.

    Dia menjelaskan, keresahan itu muncul karena selama ini kerja KPK berbasis kinerja individu. Setiap pekerja KPK diizinkan untuk memiliki ide, inisiatif dan eksekusi yang baik sebatas untuk mencapai pemberantasan korupsi.

    "Tapi kalau kami masuk ASN, otomatis hierarki itu ada. Kami punya ide seperti ini, atasan kami nggak menyetujui, ya otomatis enggak bisa jalan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.