TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempermasalahkan jika ada menteri yang rangkap jabatan menjadi ketua umum partai politik. "Menurut Presiden tidak apa-apa," kata dia seusai dipanggil Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.
Pada awal pemerintahan 2014-2019, Jokowi meminta para menteri yang berasal dari partai politik melepas jabatannya. Ia tidak mengizinkan menteri rangkap jabatan dengan kepengurusan partai.
Ketentuan ini berubah sejak Jokowi mengangkat Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, menjadi menteri perindustrian pada 27 Juli 2016. Airlangga tak melepas jabatannya di Golkar dan merangkapnya meski menjadi menteri.
Menjelang pengumuman menteri Kabinet Kerja Jilid II, Airlangga diprediksi menjadi menteri lagi. Ia sudah bertemu Jokowi, Senin, 22 Oktober 2019.
Selain Airlangga, ketua umum partai lain yang sudah menemui Jokowi dan akan menjadi menteri adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
