Bertemu Jokowi, Juliari Batubara Diminta Tekan Angka Kemiskinan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus PDIP, Juliari Batubara, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, jelang pengumuman Kabinet Kerja Jilid II, Jakarta, 22 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Politikus PDIP, Juliari Batubara, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, jelang pengumuman Kabinet Kerja Jilid II, Jakarta, 22 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Juliari Batubara dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara pada hari ini, Selasa, 22 Oktober 2019. Usai bertemu Jokowi, Juliari menyatakan bahwa dirinya diminta khusus mengurus program pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menekan angka kemiskinan.

    Saat ditanya wartawan apakah mendapat posisi Menteri Sosial, Juliari refleks tersenyum. "Saya tidak bisa berkomentar soal itu, karena tentu sudah didahului pembicaraan antara Presiden dan Ibu Ketua Umum terkait alokasi kader PDIP di kabinet," ujar Juliari di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.

    Selain mengurusi pengentasan kemiskinan, Juliari mengatakan bahwa dirinya juga diminta lebih cepat dan responsif dalam menangani masalah bencana alam. "Garis besarnya itu. Tanggungjawab utamanya adalah itu tadi," ujar politikus PDIP ini.

    Nama Juliari Batubara selama ini tak terlalu terdengar sebagai bakal calon menteri. Putra dari politikus PDI Perjuangan ini merupakan anggota DPR daerah pemilihan Jawa Tengah I.

    Berdasarkan situs dpr.go.id, Juliari duduk di kursi Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan. Adapun posisi dia di PDIP adalah sebagai Wakil Bendahara dari 2010 sampai sekarang.

    Dalam riwayat pekerjaan yang ada di situs tersebut, Juliari merupakan Direktur Utama PT Bwana Energy sejak 2004. Dia juga merupakan Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.