Empat Pertimbangan Jokowi Memilih Menteri Versi Indobarometer

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prabowo Subiato & Edi Prabowo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Prabowo Subiato & Edi Prabowo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari menjelaskan adanya empat variabel pertimbangan menteri anggota Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertama, penilaian kapasitas menteri. Ia mencontohkan Prabowo Subianto sebagai Menteri di bidang pertahanan.

    "Pasti kapasitas. Saya kira enggak ada yang meragukan kalau pak Prabowo jadi Menhan," kata Qodari kepada Tempo pada Selasa, 22 Oktober 2019. Menurut dia, bekas komandan jenderal Kopassus itu adalah pakar bidang pertahanan. “Selama ini mungkin (pekerjaan) dia tatarannya teknis, kalau (menteri) ini tataran kebijakan.”

    Kedua, variabel pemilihan menteri dilihat dari dinamika politik ke depan. Qodari menjelaskan, dalam politik, ada fase untuk berkompetisi dan berteman. Hal ini bisa dilihat dari bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi Jokowi yang didominasi PDIP yang berkompetisi lalu berteman.

    Ketiga, soal gagasan amandemen UUD 1945. Qodari menilai, bergabungnya partai oposisi ke dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi dibutuhkan memperkuat suara untuk amandemen. "Amandemen koalisinya harus 70-80 persen karena syarat," ujarnya.

    Keempat, pemilihan sejumlah menteri juga dilihat sebagai upaya menangkal isu intoleransi, radikalisme dan eksklusifisme. Qodari menilai adanya embrio aliansi besar dari kalangan nasionalis dan islam moderat untuk menghadapi isu itu. "Kalau benar, semua partai nasionalis masuk (kabinet) yang di DPR. Lalu PPP, PKB masuk. Lalu PKS, PAN di luar. Itu teori saya terbukti 100 persen."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.