TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan tak bisa ikut campur dengan keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (kabinet Jokowi). Dia mengatakan keputusan itu sepenuhnya hak Prabowo dan Gerindra.
"Itu adalah domain Presiden untuk mengundang, dan hak Gerindra untuk menerima atau tak menerima," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.
Hidayat mengatakan masyarakat yang akan menilai keputusan Prabowo itu. Penilaian publik akan terlihat pada kontestasi pemilihan umum selanjutnya.
"Semua silakan lakukan hak masing-masing, rakyat akan menilai, dan rakyat akan memberikan keputusannya pada pemilu yang akan datang," ujar Hidayat.
Sebagai salah satu partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019, Hidayat mengaku PKS tak merasa ditinggalkan. Bagaimanapun, ujarnya, Prabowo memang sudah membubarkan koalisi pengusungnya yang bernama Indonesia Adil Makmur itu pascapilpres.
Hidayat pun meyakini Prabowo sudah menimbang keputusannya dengan matang. Dia juga mendoakan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu sukses menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.
"Bila Pak Prabowo mengambil hak itu,ya itu adalah hak beliau, kami tak memiliki posisi untuk mengemukakan apapun, silakan kalau hak itu diambil, tentu sudah mempertimbangkan tanggung jawab dan konsekuensi yang diambil," ujarnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diundang ke Istana Kepresidenan oleh Presiden Jokowi sore tadi. Seusai pertemuan, Prabowo memastikan partainya bergabung ke koalisi pemerintah. Dia juga mengatakan bahwa diminta Jokowi membantu di kabinet bidang pertahanan.