Nurul Farijati Kunjungi E-waroeng di Dusun Sungguareng

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Ditjen PFM Kemensos Nurul Farijati mengunjungi agen ewarong di Dusun Sungguareng, Desa Bontomatene, Kec. Turatea. Kab. Jeneponto pada Jumat, 18 Oktober 2019.

    Sekretaris Ditjen PFM Kemensos Nurul Farijati mengunjungi agen ewarong di Dusun Sungguareng, Desa Bontomatene, Kec. Turatea. Kab. Jeneponto pada Jumat, 18 Oktober 2019.

    INFO NASIONAL — Bertempat Dusun Sungguareng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sekretaris Ditjen PFM Kemensos, Nurul Farijati, mengunjungi agen e-waroeng bersama Asdep Bidang Kompensasi Sosial Kemenko PMK, Herbin Manihurik, dan perwakilan dari BRI, Taufik. Kunjungan itu untuk mengetahui bahan pangan tambahan lokal bagi Keluarga Penerima Manfaat.

    Hal tersebut disambut gembira oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, M. Rusli Ramli. Dia berharap jagung kuning, jagung putih, umbi-umbian seperti umbi kayu, umbi jalar, dapat dijadikan bahan pangan lokal tambahan. Selain itu, dia juga berharap dapat bekerja sama dengan Bulog, di mana kualitas beras harus sesuai dengan harga sehingga mampu bersaing dengan harga pasar. “Peningkatan kualitas dibarengi dengan peningkatan kuantitas, ketika jumlah naik maka diharapkan kualitas lebih baik lagi. Selain itu diharapkan ketersediaan pasokan beras pun harus sesuai,” ujarnya. 

    Sekretaris Ditjen PFM Kemensos, Nurul Farijati, mengatakan survei ini dilakukan untuk memperdalam kajian mengenai bahan pangan tambahan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    "Survei tersebut memerhatikan sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi penawaran akan ditinjau mengenai kesediaan agen BPNT dalam menyediakan bahan pangan lokal, dan diharapkan dapat memberikan gambaran detail sehingga dapat menjadi acuan dalam program BPNT 2020," kata Nurul.

    Pada kesempatan itu, Herbin mengatakan BPNT adalah salah satu program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. KPM mendapatkan Rp 110 ribu, yang tahun depan menjadi Rp 150 ribu. Ini merupakan salah satu usaha untuk mengurangi beban pengeluaran KPM, sehingga bisa mengurangi beban mereka dan harapannya dapat mengurangi angka kemiskinan. “Tetapi tidak berhenti sampai di situ, selain di tingkat awal kita memberikan bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah khususnya pangan, program-program untuk pemberdayaan KPM tetap dilakukan sehingga di satu titik KPM bisa dinyatakan mampu,” ujarnya.

    Di samping itu, dia juga menyebutkan pedoman baru sudah selesai dan disebarluaskan. Yang membedakan pedoman BPNT yang dibuat awal 2018 dengan 2019,  khususnya mengenai perluasan tahap 2 BPNT. Ada 202 kabupaten yang pada September dan Oktober 2019 sedang penyaluran. Tapi karena terdapat infrastruktur terutama sinyal ada yang blank spot (lemah sinyal), sehingga penyalurannya dilakukan dengan kebijakan deskresi.

    Setiap e-waroeng diberikan mesin EDC. Di wilayah deskresi, satu e-waroeng melayani dua atau tiga desa. Sehubungan ada beberapa desa yang lemah sinyal, maka dibuat satu titik penyaluran, sehingga pihak bank yang akan datang. Untuk kemudahan KPM yang agak jauh, dirapel untuk dua atau tiga bulan. Jadi, KPM tidak perlu setiap bulan datang.

    Selama dua hari, Herbin mendatangi lokasi program BPNT di Maros, Makasar, dan Jeneponto. Dia mengamati e-waeong di sana cukup lengkap dan sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tidak hanya menjual beras dan telur, tapi juga bahan pangan lainnya. Menurutnya, hal tersebut cocok untuk pengembangan program BPNT 2020. Karena tahun depan ada tambahan pangan bernutrisi pilihan, baik dari segi karbohidrat, protein maupun tambahan makanan pendamping ASI. Pendamping ASI ini tentunya dalam rangka menurunkan angka kekurangan gizi maupun stunting. Misalnya e-warong di Dusun Sungguareng, mereka menjual berbagai macam lauk pauk, memiliki lemari pendingin yang dapat digunakan sebagai penyimpanan ayam, ikan atau daging.

    Program BPNT adalah tranformasi dari Rastra yang tentunya lebih tepat sasaran. Penyalurannya juga tepat waktu dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan data yang semakin hari semakin baik. Harapan PMK, tahun ini dapat memberikan 15,6 juta KPM di seluruh Indonesia. 

    Sementara, Himbara siap untuk mendukung program pemerintah termasuk rencana program BPNT di tahun 2020. Dalam hal ini, BRI yang diwakili oleh Taufik (perwakilan dari BRI), sudah mempersiapkan infrastrukturnya  seperti menyiapkan EDC, jaringan untuk wilayah yang blank spot dengan mempergunakan BRI satelit. Sebagai partner pemerintah dalam pencairan program BPNT, BRI berharap program BPNT 2020 sukses terlaksana.

     BRI sebagai agen development yang ditugaskan oleh pemerintah, memberikan semua fasilitas secara free of charge (tidak ada biaya apapun), baik pengadaan EDC ataupun minimum transaksi, maupun pembayaran jaringannya. “Semua full free, ini tanggung jawab kita sebagai bank Himbara untuk menyukseskan program pemerintah. Komitmen BRI di tahun 2020 adalah mempersiapkan semua e-chanel, memperlebar sayapnya, yang diharapkan masyarakat lebih memudahkan dalam bertransaksi. “Kemana masyarakat melangkah, ada agen-agen bank sehingga masyarakat mempunyai nilai tambah dengan adanya BPNT ini,” kata Taufik. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.