Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pidato Jokowi Tak Singgung HAM, NasDem: Kebutuhan Kita Ekonomi

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pelantikan presiden-wakil presiden Ahad 20 Oktober 2019 kemarin dikritik karena lebih banyak menyinggung persoalan ekonomi namun tak berbicara soal isu hak asasi manusia. Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate mengatakan, saat ini kebutuhan Indonesia adalah ekonomi.

“Ya memang saat ini kebutuhan kita sebagai bangsa di era pertarungan ini, untuk kesejahteraan fokusnya memang perekonomian sedangkan yang lain hukum HAM itu mendukung pertumbungan dan perekonomian kita,” tutur Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019.

Sebelumnya pendiri Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar mengkritik pidato pelantikan Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi dan pemerintahannya anti-HAM, serta tidak peka pada isu HAM.

"Ya karena dia dan pemerintahannya anti HAM dan tidak sensibel pada persoalan HAM. Tidak sensibel pada persoalan-persoalan yang ramai belakangan ini," kata Haris saat dihubungi, Senin, 21 Oktober 2019.

Menurut Haris, Jokowi juga gagal memanfaatkan momen pelantikan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahannya 5 tahun ke depan akan berjalan sesuai dengan agenda konstitusi. "Kecuali pendukung fanatiknya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi membacakan pidato pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR, pada Ahad 20 Oktober 2019. Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada yang membahas mengenai HAM, hukum dan pemberantasan korupsi.

Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang. Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.

 FIKRI ARIGI | ROSSENO AJI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

1 hari lalu

Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese. Dok: OHCHR
Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

Pelapor khusus PBB Francesca Albanese, yang menerbitkan laporan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, mengaku menerima ancaman


Blinken dan Biden Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Apa Artinya untuk Hubungan Indonesia-AS?

7 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Blinken dan Biden Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Apa Artinya untuk Hubungan Indonesia-AS?

Diplomat top AS, Antony Blinken, baru mengucapkan selamat kepada Prabowo setelah hasil resmi KPU diumumkan.


MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

9 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


7 Organisasi HAM Israel Serukan Pendanaan Kembali UNRWA

34 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
7 Organisasi HAM Israel Serukan Pendanaan Kembali UNRWA

Tujuh organisasi HAM Israel mengeluarkan seruan bersama untuk mengembalikan donasi ke UNRWA agar dapat melanjutkan pekerjaannya di Gaza.


Atnike Sigiro Berharap HAM jadi Agenda Prioritas Presiden Terpilih

42 hari lalu

Atnike Nova Sigiro memberi sambutannya setelah melakukan serah terima jabatan periode 2022-2027 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 11 November 2022. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Atnike Sigiro Berharap HAM jadi Agenda Prioritas Presiden Terpilih

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berharap HAM akan menjadi salah satu agenda prioritas presiden terpilih.


Partai Independen Dukungan Imran Khan Raih Suara Terbanyak dalam Pemilu Pakistan

45 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Partai Independen Dukungan Imran Khan Raih Suara Terbanyak dalam Pemilu Pakistan

Hasil akhir pemilu Pakistan menempatkan partai independen, dukungan mantan PM Imran Khan yang dipenjara, memimpin dengan 93 dari 264 kursi.


Sekjen PBB Diminta Usut Kegagalan Pelapor Khusus PBB untuk Genosida dalam Konflik Gaza

50 hari lalu

Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida Alice Wairimu Nderitu. Youtube
Sekjen PBB Diminta Usut Kegagalan Pelapor Khusus PBB untuk Genosida dalam Konflik Gaza

Koalisi organisasi HAM Palestina mendesak Sekjen PBB untuk menyelidiki kegagalan Pelapor Khusus PBB untuk genosida dalam serangan Israel di Gaza.


Jelang Lawatan PM Hun Manet, 3 Aktivis Kamboja Ditahan di Thailand

54 hari lalu

Hun Manet, calon perdana menteri Kamboja, mendaftar di Majelis Nasional pada hari pemungutan suara parlemen untuk mengukuhkan perdana menteri berikutnya, di Phnom Penh, Kamboja, 22 Agustus 2023. REUTERS/Cindy Liu
Jelang Lawatan PM Hun Manet, 3 Aktivis Kamboja Ditahan di Thailand

Tiga aktivis Kamboja telah ditahan di Thailand menjelang rencana kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet


Daftar Pernyataan Kontroversial Mahfud Md saat Jadi Menkopolhukam, Pernah Puji HAM di Era Jokowi

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md berdiskusi dengan Ustad Ujang Bustomi di Cirebon, Selasa, 30 Januari 2024. Tempo/Ivansyah
Daftar Pernyataan Kontroversial Mahfud Md saat Jadi Menkopolhukam, Pernah Puji HAM di Era Jokowi

Mahfud Md kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang jadi perhatian publik selama menjadi Menkopolhukam. Berikut sebagian pernyataan itu.


Investigasi Ombudsman Temukan Maladministrasi di Rempang Eco-City

59 hari lalu

Warga Rempang menolak relokasi, 16 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Investigasi Ombudsman Temukan Maladministrasi di Rempang Eco-City

Hasil investigasi Ombudsman RI menunjukkan adanya sejumlah maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City.